JAKARTA, rakyatmenilai.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengambil langkah berani dalam mempercepat transisi energi nasional. Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan mandatori pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan bioetanol secara menyeluruh paling lambat pada tahun 2028.
Kebijakan ini dirancang bukan sekadar untuk isu lingkungan, melainkan sebagai benteng kedaulatan energi Indonesia. Dengan mengoptimalkan potensi nabati lokal, Indonesia diproyeksikan mampu memangkas ketergantungan pada impor bensin yang selama ini menguras devisa negara.
”Kami menargetkan mandatori bioetanol ini bisa berjalan paling lambat 2028. Ini adalah bagian dari roadmap kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan beralih ke energi yang lebih bersih,” ujar Bahlil Lahadalia, Jumat (9/1/2026), sebagaimana dihimpun dari laporan CNBC Indonesia.
Hapus Hambatan: Pembahasan Insentif Cukai Etanol
Salah satu terobosan penting yang sedang digodok Bahlil adalah koordinasi lintas kementerian untuk memberikan insentif berupa penghapusan atau penyesuaian cukai etanol khusus untuk campuran BBM. Hal ini krusial agar harga bahan bakar hijau tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Menteri yang juga merupakan tokoh sentral Partai Golkar ini menjelaskan bahwa penyusunan peta jalan (roadmap) implementasi kini sedang difinalisasi. Fokus utama pemerintah adalah memastikan integrasi antara industri hulu (pertanian tebu dan singkong) dengan sektor hilir (kilang pencampuran BBM).
Tiga Manfaat Strategis Mandatori 2028
Bahlil menekankan bahwa kebijakan mandatori bioetanol ini akan memberikan dampak domino positif bagi ekonomi nasional:
- Kemandirian Energi: Mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak global melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
- Ketahanan Devisa: Menghemat miliaran dolar AS yang biasanya keluar untuk belanja bensin impor.
- Kesejahteraan Petani: Menciptakan pasar baru yang stabil bagi komoditas tebu dan singkong di seluruh Indonesia.
Optimisme Sektor Otomotif dan Lingkungan
Melalui mandatori ini, kendaraan bermotor di Indonesia diharapkan dapat mulai menggunakan campuran bioetanol (seperti E10) secara masif pada 2028. Melansir Medcom.id, langkah ini sangat efektif menekan emisi karbon tanpa mengharuskan penggantian mesin kendaraan secara total oleh pemilik mobil dan motor.
Ketegasan Bahlil Lahadalia dalam mematok target 2028 mencerminkan kapasitasnya sebagai menteri yang berorientasi pada hasil nyata. Kebijakan ini dipandang sebagai tonggak penting bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar energi baru terbarukan di kawasan Asia Tenggara. {}
