SOLO, rakyatmenilai.com – Dinamika internal Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas saat Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2026. Meski sempat diwarnai aksi adu mulut dan protes keras, pemerintah akhirnya resmi menetapkan Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan sebagai pelaksana pelindungan dan pengembangan kawasan cagar budaya tersebut.
Penunjukan ini merupakan langkah strategis negara untuk mengakhiri kebuntuan administratif dalam upaya revitalisasi besar-besaran di keraton yang berstatus Cagar Budaya Peringkat Nasional tersebut.
”Untuk kepemimpinan Keraton saat ini pelaksananya Panembahan Agung Tedjowulan,” tegas Fadli Zon di Solo, Minggu (18/1/2026), sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.
Daftar Tokoh yang Hadir dalam Prosesi
Prosesi yang berlangsung penuh dinamika namun berakhir khidmat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci lintas sektoral dan internal keraton, di antaranya:
- Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI)
- Respati Ardi (Wali Kota Solo)
- Sekar Tandjung (Anggota DPRD Kota Solo)
- Pakubuwono (PB) XIV Hangabehi
- Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Koes Moertiyah Wandansari / Gusti Moeng (Ketua Lembaga Dewan Adat)
- Serta jajaran Sentana Dalem, Abdi Dalem, dan tamu undangan kehormatan lainnya.
Ketegangan di Mimbar: Mikrofon Dimatikan, Lokasi Dipindah
Acara yang awalnya dijadwalkan di Sasana Parasdya sempat tertunda akibat protes dari kubu SISKS Pakubuwana (PB) XIV Purbaya. Ketegangan memuncak saat kakak tertua PB XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay, tiba-tiba naik ke mimbar, mengambil mikrofon, dan menyampaikan keberatan mendalam atas SK tersebut.
Situasi yang sempat riuh memaksa panitia memindahkan lokasi penyerahan ke Sasana Handrawina demi menjaga kekhidmatan. Setelah suasana kembali kondusif dan pihak pemprotes meninggalkan lokasi, Fadli Zon melanjutkan prosesi penyerahan dokumen negara tersebut kepada Panembahan Agung Tedjowulan.
Negara Intervensi demi Akuntabilitas Anggaran
Fadli Zon menjelaskan bahwa penetapan ini sangat krusial karena menyangkut penggunaan anggaran negara (APBN/APBD) dalam proyek fisik keraton. Menurutnya, revitalisasi tidak bisa berjalan jika tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara administratif dan akuntabel di mata hukum.
“Negara turut campur dan melakukan intervensi, terutama dalam soal dana, karena itu memerlukan pertanggungjawaban. Karena ini sudah menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional, kita membutuhkan pihak yang transparan untuk bekerja sama dengan kementerian terkait,” ungkap Fadli.
Berdasarkan tinjauan lapangan, banyak area keraton dalam kondisi terbengkalai dan rusak parah, sehingga membutuhkan penanganan darurat yang dikoordinasikan oleh satu pintu kepemimpinan pelaksana di bawah arahan Kementerian Kebudayaan.
Seruan Musyawarah untuk Masa Depan Surakarta
Meskipun mandat telah diserahkan, Menbud Fadli Zon tetap mengimbau agar KGPA Tedjowulan mengedepankan jalur musyawarah untuk merangkul seluruh keluarga besar keraton, termasuk pihak yang berkeberatan. Kehadiran tokoh seperti Gusti Moeng dan Wali Kota Respati Ardi diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat.
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi titik balik bagi Karaton Kasunanan Surakarta untuk kembali bersinar sebagai pusat kebudayaan Jawa yang terawat dan profesional, tanpa melupakan akar tradisi kekeluargaan yang ada di dalamnya. {}
