TARAKAN – Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menaruh perhatian serius terhadap lemahnya pengamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ia menilai, panjangnya garis perbatasan yang membentang hampir 600 kilometer tersebut saat ini dalam kondisi sangat rawan akibat minimnya pengawasan fisik maupun personel.
Sebagaimana dilansir dari laporan resmi DPR RI, Umbu mengungkapkan kegelisahannya usai melakukan rapat kerja bersama jajaran Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Utara di Tarakan. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan yang lebar antara luas wilayah yang harus dijaga dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana yang ada.
Kondisi geografis Kaltara yang didominasi oleh hutan lebat, sungai-sungai besar, serta wilayah terbuka tanpa pembatas fisik permanen, menjadi tantangan tersendiri. Umbu menegaskan bahwa tanpa adanya instrumen pengamanan yang memadai, wilayah ini akan terus menjadi jalur “empuk” bagi berbagai aktivitas ilegal lintas negara.
Celah Terbuka bagi Kejahatan Kemanusiaan dan TPPO
Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini menilai bahwa kondisi perbatasan yang serba terbuka menjadi celah serius bagi maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jalur-jalur perlintasan tidak resmi atau “jalur tikus” yang tidak terpantau oleh petugas imigrasi sering kali menjadi rute utama para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.
“Banyak peristiwa TPPO terjadi justru melalui lintas batas yang tidak dijaga dan tidak terpantau. Ini fakta lapangan yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan terus berulang,” tegas Umbu kepada wartawan, Kamis (5/2/2026), seperti dikutip dari laman DPR RI.
Umbu menekankan bahwa pencegahan TPPO tidak bisa hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi harus dibarengi dengan kehadiran negara secara fisik di perbatasan. Pengawasan yang lemah hanya akan membuat mobilitas warga lintas negara, baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya, terus terjadi tanpa mampu terdeteksi oleh sistem keamanan nasional.
Mendorong Penguatan Fasilitas Lintas Batas sebagai Prioritas Nasional
Melihat urgensi tersebut, Komisi XIII DPR RI mendorong agar penguatan pengamanan perbatasan di Kalimantan Utara dijadikan sebagai program prioritas nasional. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas lintas batas yang lebih modern, penguatan sarana teknologi pengawasan, hingga penambahan jumlah personel imigrasi di garda terdepan.
Umbu berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam rapat-rapat kerja bersama kementerian terkait di Senayan. Ia ingin memastikan bahwa pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dalam membangun sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi dan responsif terhadap ancaman kejahatan transnasional.
“Ke depan, kami akan membawa persoalan ini dalam rapat-rapat bersama kementerian terkait. Harus ada program yang jelas tentang bagaimana membangun fasilitas lintas batas dan memperkuat SDM di perbatasan,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut sebagaimana dilaporkan melalui kanal informasi parlemen.
Perbatasan Sebagai Wajah Kedaulatan Bangsa
Bagi Umbu, wilayah perbatasan bukan sekadar garis administratif di atas peta, melainkan cerminan kedaulatan dan kewibawaan negara di mata dunia internasional. Kalimantan Utara adalah wajah terdepan Indonesia yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga, sehingga kualitas pengamanannya mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi rakyatnya.
Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas di wilayah Kaltara dipandang sebagai keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Tanpa langkah konkret, upaya negara untuk menekan angka perdagangan orang akan selalu menemui jalan buntu karena lubang-lubang di perbatasan yang belum tertutup rapat.
“Ini adalah wajah terdepan Indonesia di hadapan Malaysia. Penambahan SDM dan sistem pengamanan adalah keharusan. Kalau kondisi ini dibiarkan, TPPO akan semakin marak,” pungkas Umbu menutup pernyataannya.
Melalui dorongan dari Senayan ini, diharapkan pemerintah segera merealisasikan penguatan infrastruktur keamanan di Kaltara. Harapannya, perbatasan tidak lagi menjadi jalur kerentanan, melainkan benteng pertahanan yang kokoh bagi keamanan nasional dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia. {}
