Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menegaskan dukungan organisasi yang dipimpinnya terhadap berbagai program strategis dan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ADKASI se-Pulau Sumatera di Hotel Pacific Palace Batam, Sabtu (27/6), yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Sumatera.
Program strategis dan unggulan Presiden RI Prabowo yang dimaksud meliputi Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat, Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan, serta berbagai program strategis nasional lainnya.
Menurut Siswanto, keberhasilan sejumlah program tersebut butuh sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus evaluasi tata kelola agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
“ADKASI mendukung program strategis dan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Keberhasilan program-program tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora ini.
Menurut Siswanto, dukungan terhadap program strategis pemerintah harus diimbangi dengan penguatan otonomi daerah. Karena itu, ADKASI menjadikan penguatan otonomi daerah sebagai salah satu rekomendasi utama Rakorwil melalui usulan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Rekomendasi kami adalah penguatan kembali otonomi daerah dengan memberikan porsi yang lebih kuat kepada pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya. Kalau daerah-daerah kuat, maka Indonesia akan maju menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora ini.
Siswanto menjelaskan, saat ini banyak pemerintah kabupaten masih menghadapi keterbatasan fiskal karena bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Bahkan, terdapat daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil sehingga kesulitan membiayai pembangunan maupun memenuhi belanja pegawai.
Menurut Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Jateng ini, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui revisi regulasi dan penataan kembali kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
ADKASI juga menyoroti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 24,7 persen pada 2026 yang dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, ADKASI mengusulkan peningkatan alokasi TKD pada APBN Tahun Anggaran 2027.
“Dalam rangka penguatan otonomi daerah dan adanya problematika di daerah pasca pengurangan dana transfer ke daerah, diperlukan evaluasi terhadap besaran Transfer ke Daerah yang diberikan pemerintah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, dan pelayanan publik di daerah memerlukan dukungan melalui penambahan TKD pada APBN Tahun 2027,” tegas Siswanto.
Ia menambahkan, pembahasan dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2027 telah dimulai sejak pertengahan tahun hingga penetapan APBN pada Oktober mendatang. Momentum tersebut dimanfaatkan ADKASI untuk menyampaikan usulan kepada Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati agar diteruskan kepada pimpinan DPR RI dan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RAPBN 2027.
“Harapan kami, penguatan otonomi daerah dan peningkatan kapasitas fiskal akan membuat pemerintah daerah semakin kuat mendukung keberhasilan program-program strategis nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan,” pungkas Siswanto. {golkarpedia}
