Senayan, rakyat menilai – Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan, kebijakan ini harus dikawal ketat agar tidak justru membuat ASN hanya beristirahat di rumah tanpa produktivitas.
“Kalau kemarin diskusi kami dengan Pak Mendagri (Tito Karnavian), dengan dirumahkannya (WFH) ASN itu juga harus hati-hati. Jangan sampai work from home jadi rest from home,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Doli menekankan pentingnya pengawasan ketat bagi ASN yang bekerja dari rumah. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, kebijakan WFH dikhawatirkan justru menurunkan efektivitas pelayanan publik.
“Kalau memang harus benar-benar kerja dari rumah, pengawasannya harus ketat, harus ada target kerja yang jelas,” ujarnya.
WFH: Opsi Terakhir yang Harus Ditempuh
Menurut Doli, bekerja dari kantor (work from office – WFO) tetap lebih ideal, terutama untuk membangun kerja sama tim dan memastikan kinerja ASN tetap optimal.
“Harus betul-betul jelas alasannya kenapa mereka harus dirumahkan. Kalau pun memang terpaksa WFH, saya kira itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh,” tegasnya.
Kebijakan WFH ini disebut sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025. Inpres tersebut memaksa kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar-besaran, salah satunya dengan mengurangi aktivitas di kantor melalui kombinasi WFH dan WFO.
Namun, bagi Doli, kebijakan efisiensi ini tidak boleh mengorbankan kinerja dan pelayanan publik. Ia menegaskan, ASN tetap harus bekerja maksimal meski dari rumah.
Dengan pernyataan tegasnya ini, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan posisi Partai Golkar yang konsisten mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Sumber: golkarpedia.com
