JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan fundamental pada struktur pasar modal Indonesia. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah proses demutualisasi bursa efek, yang bertujuan untuk memisahkan kepentingan antara pengelola bursa dengan para anggota bursa guna menciptakan ekosistem yang lebih profesional.
Upaya ini dipandang sangat krusial agar transparansi dan akuntabilitas di pasar modal tanah air semakin kuat. Melalui perubahan status bursa menjadi perusahaan yang berorientasi publik, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan yang dapat menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan di masa depan.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum utama proses tersebut. Airlangga mengungkapkan bahwa demutualisasi bursa nantinya dapat dilakukan melalui mekanisme private placement atau melalui penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).
Transformasi Struktur Bursa dan Kualitas Emiten
Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong reformasi total pada pasar modal. Menurut Airlangga, bursa harus bertransformasi agar lebih kompetitif dan memiliki tata kelola yang sejajar dengan bursa-bursa ternama di dunia.
“Nanti itu (opsinya) bisa secara teknis dibahas. Dan ini penting agar transparansi dan akuntabilitas bisa disengage antara bursa dan anggota bursa,” ujar Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam, seperti dikutip dari laporan Antaranews.
Selain demutualisasi, pemerintah juga mencanangkan berbagai rencana aksi lain, seperti peningkatan kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Hal ini dilakukan untuk memastikan likuiditas pasar terjaga dan saham-saham di bursa benar-benar dapat diakses oleh publik secara luas.
Perluasan Keterbukaan dan Sinergi Kelembagaan
Airlangga juga menyoroti pentingnya pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) serta perluasan tipe investor. Ke depan, pengungkapan kepemilikan saham yang sebelumnya wajib dilakukan untuk kepemilikan di atas 5 persen, akan diperketat menjadi di atas 1 persen guna mencegah praktik manipulasi pasar yang tersembunyi.
Sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat, terutama dalam hal penegakan peraturan dan pemberian sanksi bagi emiten yang melanggar tata kelola. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap emiten yang melantai di bursa memiliki standar manajemen yang tinggi dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.
Dalam upaya pendalaman pasar, Airlangga juga mendorong peningkatan limit investasi dana pensiun dan asuransi milik pemerintah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, hingga mencapai 20 persen. Namun, investasi ini akan diarahkan secara ketat pada saham-saham berkualitas yang masuk dalam kategori LQ45 guna meminimalkan risiko kerugian dana publik.
Pasar Modal Sebagai Jendela Integritas Bangsa
Airlangga menekankan filosofi bahwa pasar modal adalah “jendela” integritas suatu negara di mata internasional. Ia mengibaratkan, meskipun fundamental ekonomi makro Indonesia saat ini sangat solid dan kuat, namun jika jendelanya terlihat “buram” akibat tata kelola yang buruk, maka kepercayaan investor global akan runtuh.
Pemerintah sangat serius merespons dinamika pasar yang terjadi belakangan ini. Presiden Prabowo secara khusus meminta agar perbaikan sistem ini diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya agar sentimen negatif tidak berdampak panjang terhadap aliran modal masuk ke Indonesia.
OJK sendiri telah mengamini bahwa berbagai opsi aksi korporasi akan dipertimbangkan begitu regulasi berupa PP disahkan. Proses perumusan regulasi ini pun melibatkan konsultasi intensif dengan Komisi XI DPR RI agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat.
Dengan reformasi ini, Airlangga optimis pasar modal Indonesia akan menjadi lebih inklusif dan transparan. Transformasi bursa dari model mutual menjadi demutual diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi digital dan keuangan di kawasan Asia Tenggara. []
