CIREBON – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menyoroti belum meratanya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Cirebon, Atalia menemukan fakta bahwa program krusial tersebut ternyata belum menjangkau siswa di Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan yang melayani anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Atalia menilai bahwa pemenuhan gizi bagi siswa sekolah bukanlah sekadar program tambahan atau pelengkap administratif semata. Baginya, asupan nutrisi adalah kebutuhan mendasar yang memiliki kaitan sangat erat dengan tumbuh kembang fisik serta kualitas konsentrasi belajar anak-anak di usia sekolah.
Ketidakhadiran program MBG di sekolah-sekolah yang justru menampung kelompok ekonomi rentan menjadi catatan serius bagi legislator asal Jawa Barat ini. Ia menekankan bahwa efektivitas program pemerintah akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran distribusi, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Gizi Terbaik Sebagai Kunci Kualitas Belajar
Menurut Atalia, anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di Sekolah Rakyat semestinya berada di garda terdepan sebagai penerima manfaat. Intervensi gizi yang baik diharapkan mampu memutus rantai stunting dan meningkatkan standar kesehatan anak-anak yang selama ini mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bernutrisi.
Pemenuhan gizi yang optimal diyakini akan mendukung daya tahan tubuh siswa sehingga mereka tidak mudah sakit dan bisa mengikuti proses belajar dengan lebih produktif. Atalia menegaskan bahwa kebijakan ini harus memiliki keberpihakan yang nyata agar kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah mampu dan kurang mampu tidak semakin melebar.
“Program MBG diharapkan segera menjangkau Sekolah Rakyat di Cirebon, karena ternyata program itu belum masuk ke sini,” ujar Atalia Praratya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026), sebagaimana dikutip dari laporan FraksiGolkar.com.
Ironi Fasilitas dan Infrastruktur Sekolah Rintisan
Selain persoalan gizi, Atalia juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat yang masih sangat terbatas. Saat ini, sekolah tersebut masih berstatus rintisan dan terpaksa menumpang lahan milik SMP Negeri 18 Kota Cirebon, yang berdampak pada keterbatasan ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya.
Kurangnya fasilitas dasar seperti jumlah toilet yang memadai serta ketiadaan ruang istirahat atau ruang tidur yang layak menjadi perhatian mendalam bagi Komisi VIII. Kondisi infrastruktur yang minim ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar harian siswa dan guru.
Atalia mencermati bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikonsumsi siswa, tetapi juga lingkungan tempat mereka menimba ilmu. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur sekolah rintisan harus menjadi agenda yang berjalan beriringan dengan program bantuan sosial pendidikan lainnya.
Apresiasi Jaring Sosial Pendidikan bagi Warga Miskin
Meskipun banyak kekurangan yang ditemukan, Atalia tetap memberikan apresiasi terhadap eksistensi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Lembaga ini dinilai telah menjalankan fungsi jaring sosial pendidikan yang sangat penting bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang mungkin tidak tertampung di sekolah reguler.
Baginya, inisiatif lokal dalam menyediakan akses pendidikan bagi warga kurang mampu harus didukung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah. Dukungan tersebut harus bersifat komprehensif, mulai dari bantuan operasional, pemenuhan gizi melalui program MBG, hingga penguatan infrastruktur fisik bangunan sekolah.
Politisi perempuan Partai Golkar ini menginginkan agar Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar menjadi ruang belajar alternatif. Ia mendorong agar sekolah ini mampu bertransformasi menjadi wadah yang benar-benar menjamin hak dasar anak atas pendidikan yang berkualitas sekaligus kesehatan yang terjamin melalui intervensi pemerintah.
rakyatmenilai.com memandang bahwa aspirasi yang disampaikan Atalia Praratya merupakan pengingat penting bagi pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terjebak dalam masalah birokrasi dan distribusi. Fokus pada sekolah-sekolah rintisan dan siswa dari keluarga prasejahtera adalah tolok ukur utama keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan nasional.
Keberpihakan anggaran dan percepatan infrastruktur bagi sekolah marjinal akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas. Dengan pengawasan ketat dari legislatif, diharapkan ke depannya tidak ada lagi sekolah di pelosok daerah yang tertinggal dari manfaat program strategis nasional. {}
