MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi dirinya mendapat arahan untuk dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Kamis (1/10/2026). Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengungkapkan jabatan baru tersebut akan diembannya tanpa meninggalkan posisi Menteri ESDM.
Dengan demikian, jika pelantikan berlangsung sesuai rencana, Bahlil akan merangkap sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM. Kepastian mengenai rencana tersebut disampaikan Bahlil setelah dirinya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.
Bahlil mengatakan dirinya mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait penugasan baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. “Saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM, kita jalankan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Saat ditanya mengenai kesiapannya menjalankan dua jabatan sekaligus, Bahlil menegaskan akan menjalankan keputusan Presiden. “Insya Allah kita menjalankan amanah dari Pak Presiden untuk bangsa dan negara,” katanya.
Kedatangan Bahlil ke Istana sebelumnya memunculkan spekulasi mengenai perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Dilaporkan Bahlil datang di tengah kabar dirinya akan mendapat posisi baru sebagai Menko Hilirisasi dan Energi, tetapi tetap mempertahankan jabatan Menteri ESDM.
Penunjukan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Energi memiliki keterkaitan dengan sejumlah tugas yang sebelumnya telah diberikan Presiden Prabowo kepadanya.
Selain memimpin Kementerian ESDM, Bahlil sebelumnya telah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas tersebut memiliki tugas mengoordinasikan percepatan hilirisasi dan ketahanan energi, sekaligus memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Dalam Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM bertindak sebagai ketua. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menjadi Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi.
Sejumlah menteri lain juga terlibat, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan hingga aparat penegak hukum.
Dengan rekam penugasan tersebut, Bahlil selama ini memang berada di salah satu titik utama koordinasi kebijakan hilirisasi dan ketahanan energi pemerintahan Prabowo.
Presiden dalam sejumlah kesempatan juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan energi.
Dalam Sidang Kabinet, Prabowo berulang kali meminta proyek-proyek hilirisasi dipercepat sekaligus menekankan pentingnya peningkatan produksi energi domestik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Bahlil sendiri beberapa kali mendapat tugas langsung terkait dua agenda tersebut. Pada Juni 2026, misalnya, Bahlil melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan program hilirisasi, pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik, hingga kondisi ketahanan energi nasional.
Program hilirisasi saat ini menjadi salah satu agenda ekonomi utama pemerintah. Kementerian ESDM mencatat pemerintah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional pada 2026 dengan estimasi investasi sekitar Rp618 triliun.
Sementara data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi hilirisasi sepanjang semester I 2026 mencapai sekitar Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.010 triliun.
Bahlil juga memegang peran strategis dalam kebijakan ketahanan energi. Dalam beberapa bulan terakhir, agenda Kementerian ESDM mencakup peningkatan lifting minyak dan gas bumi, pengembangan hilirisasi mineral, penguatan industri baterai kendaraan listrik, biodiesel B50 hingga upaya menjaga stabilitas harga energi.
Jika resmi dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Energi, posisi Bahlil akan berada pada level koordinasi yang lebih luas sekaligus tetap menjalankan fungsi teknis sebagai Menteri ESDM.
Namun hingga berita ini disusun, rincian struktur kementerian koordinator baru tersebut, kementerian mana saja yang berada dalam koordinasinya, serta pembagian tugasnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM belum diumumkan secara resmi.
Saat ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap menjadi kementerian yang secara khusus menangani investasi dan hilirisasi, sementara Kementerian ESDM menangani sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam struktur sebelumnya, kedua kementerian tersebut berada dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Karena itu, pelantikan dan pengumuman resmi pemerintah akan menjadi penting untuk memperjelas desain koordinasi baru bidang hilirisasi dan energi dalam Kabinet Merah Putih. Bahlil Lahadalia sendiri menjabat Menteri ESDM sejak Agustus 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelum posisinya di sektor investasi diteruskan Rosan Roeslani.
Kini, Bahlil bersiap mendapatkan mandat yang lebih luas sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap memimpin Kementerian ESDM. Perhatian selanjutnya tertuju pada pelantikan oleh Presiden Prabowo serta bagaimana struktur baru tersebut akan membagi dan mengintegrasikan kewenangan hilirisasi, investasi, pertambangan dan energi yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian. [Sumber]
