Semangat pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dinilai mulai diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menunjukkan upaya melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola negara.
Menurut Nasarudin, terdapat beberapa kebijakan yang menjadi penanda arah pembangunan pemerintahan saat ini, yakni penataan kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran negara, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar, menolak pinjaman IMF serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Beberapa kebijakan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat fiskal negara, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi nasional,” kata Ketua Umum Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI) ini, Senin (15/6/2026).
Nasarudin menilai keberadaan Satgas PKH langkah pemerintah untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum. Namun demikian, menurut dia, proses penertiban tetap harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat adat, petani, dan warga yang selama ini menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut.
“Penegakan aturan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik agraria dan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan hutan,” ujar Wakil Bupati Pelalawan periode 2020-2025 ini.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Nasarudin menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Menurut dia, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Ketua Ormas MKGR Provinsi Riau ini menyebut program MBG berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
Meski demikian, Nasarudin menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan. Menurut dia, berbagai masukan dan kritik dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, terkait kebijakan efisiensi anggaran, Nasarudin menilai langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor yang lebih produktif. Ia menyebut efisiensi perlu dimaknai sebagai penguatan kualitas belanja negara, bukan semata-mata pengurangan anggaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Nasarudin juga menyoroti pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) . Menurut dia, perusahaan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Indonesia, kata dia, selama ini memiliki posisi penting sebagai penghasil berbagai komoditas strategis dunia. Namun manfaat ekonomi yang diterima negara dinilai belum sepenuhnya optimal.
“Diperlukan instrumen yang mampu memperkuat transparansi, efisiensi, dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global,” ujarnya.
Selain itu, Nasarudin menilai langkah pemerintah dalam mengungkap dan menindak berbagai kasus korupsi besar merupakan bagian dari upaya pembenahan sistem yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Menurut dia, penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik korupsi merupakan syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Ia menilai penguatan peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong tata kelola ekspor komoditas nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kepentingan negara.
Nasarudin menegaskan upaya membangun kedaulatan ekonomi nasional juga harus dibarengi dengan keberanian mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan internasional.
“Sejak dulu dalam berbagai aksi dan gerakan masyarakat selalu menyuarakan penolakan terhadap ketergantungan pada pinjaman IMF dan World Bank. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam (SDA) dan memiliki potensi besar untuk membiayai pembangunannya sendiri. Karena itu, langkah Presiden Prabowo memperkuat penerimaan negara, menertibkan pengelolaan SDA, memberantas korupsi besar, serta membangun instrumen ekonomi strategis seperti PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional,” kata Nasarudin.
Menurut dia, keberhasilan agenda tersebut akan menentukan kemampuan Indonesia untuk berdiri lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber pembiayaan dari luar negeri.
Meski mendukung berbagai kebijakan tersebut, Nasarudin menegaskan bahwa kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan. Menurut dia, keberhasilan program-program pemerintah akan ditentukan oleh implementasi di lapangan serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. {Golday}
