Jakarta, Rakyat Menilai— Jenderal Agus Subiyanto telah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (26/10) lalu. Ia menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang akan pensiun.
Selain Dudung, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga bakal pensiun bulan depan.
Merujuk Pasal 13 ayat 4 UU TNI, disebutkan bahwa jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Pengamat militer dan pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat Agus adalah kepala staf yang paling berpeluang besar menjadi Panglima TNI.
Ia menyinggung soal rekam jejak dan kedekatan Agus dengan Jokowi. Selain itu, masa pensiun Agus juga masih relatif lebih panjang.
“Harus diakui bahwa rekam jejak kedekatan dengan Presiden dan masa aktif yang lebih panjang menghadirkan peluang lebih besar bagi KSAD baru, Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI berikutnya,” kata Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).
Fahmi menyatakan sejak reformasi, belum pernah ada lagi Panglima TNI yang berturut-turut dari matra yang sama, kecuali Jenderal Moeldoko yang digantikan oleh Jenderal Gatot Noermantyo.
Dengan fenomena itu, menurutnya, peluang KSAL Laksamana Muhammad Ali menggantikan Laksamana Yudo Margono akan lebih kecil.
“Begitu pula dengan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan pensiun dalam 6 bulan ke depan. Peluangnya tentu lebih kecil lagi,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pengusulan nama calon Panglima TNI tetap hak prerogatif Presiden, sehingga, kelaziman bisa diabaikan jika organisasi membutuhkan atau presiden menghendaki.
Lebih lanjut, Fahmi berpendapat masa jabatan yang sebentar sebagai KSAD bukan masalah jika memang Agus nantinya diusulkan menjadi Panglima TNI.
Ia mengatakan beberapa tahun lalu, Moeldoko juga hanya tiga bulan menjabat sebagai KSAD sebelum diusulkan menjadi Panglima TNI.
“Saya kira enggak ada masalah. Apalagi UU memang hanya mengatur bahwa syarat untuk diusulkan menjadi Panglima TNI adalah perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan,” katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono sebelumnya juga berpendapat serupa. Meski demikian, Dave mengatakan hal itu tetap menjadi hak prerogatif presiden.
“Saya prediksi beliau akan jadi Panglima (berikutnya),” kata Dave lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).
Baca artikel sumber di {CNN Indonesia}
