JAKARTA, RakyatMenilai.com – Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat menjadi isu krusial yang terus didorong oleh para legislator. Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menegaskan bahwa pemberdayaan sumur minyak rakyat harus menjadi prioritas utama. Langkah ini, kata dia, tidak hanya penting untuk menjaga ketahanan energi, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat daerah.
Beniyanto menyebut saat ini ada puluhan ribu sumur tua yang siap dikelola oleh masyarakat.
Saat ini, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi sekitar 20.000-30.000 sumur tua yang siap dikelola koperasi, BUMD, maupun UMKM.
Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menyebut langkah ini bukan sekadar teknis energi, tetapi agenda strategis yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.
“Jika separuh sumur ini diaktifkan dengan rata-rata produksi 10 barel per hari, potensi tambahan lifting bisa mencapai 90.0000-100.000 bph, setara 15% target nasional. Ini peluang yang tidak boleh terlewat,” ujarnya.
Beniyanto juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata dari pemerataan ekonomi yang selama ini didambakan.
“Pemberdayaan sumur minyak rakyat bukan hanya soal energi, tetapi soal pemerataan ekonomi. Kami ingin masyarakat daerah, pengusaha lokal, koperasi, BUMD dan UMKM punya kesempatan mengelola sumber daya alamnya sendiri,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Menurutnya, jika dikelola secara profesional dengan dukungan regulasi dan pembiayaan yang tepat, potensi lifting bisa meningkat signifikan.
Kebijakan ini juga secara langsung akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Untuk memastikan program ini berjalan, Kementerian ESDM melalui Permen ESDM No.14/2025 telah memberi landasan hukum. Syaratnya, pengelola harus berbadan hukum, memiliki modal Rp 5–10 miliar, serta melibatkan masyarakat setempat.
Untuk menjamin keberlanjutan pasar, Pertamina juga menyiapkan skema pembelian minyak rakyat dengan harga 70–80% dari harga ICP.
Selain menambah produksi, dampak ekonominya sangat besar. Jika 5.000 sumur beroperasi, perputaran uang lokal diperkirakan mencapai Rp 250–500 miliar per bulan.
Jumlah tersebut akan menggerakkan UMKM sektor jasa migas, transportasi, dan industri pendukung lainnya.
Program ini juga berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan. “Dari lapangan kerja teknis hingga usaha turunan, ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi di daerah penghasil migas,” kata Beniyanto.
Untuk memastikan implementasi berjalan baik, DPR mendorong akses pembiayaan murah seperti KUR hijau, insentif fiskal, serta pendampingan teknis dari BUMN migas maupun KSSS yang lain. Melalui Komisi XII juga menegaskan pentingnya pengawasan SKK Migas untuk menjamin tata kelola yang transparan dan ramah lingkungan.
“Kami ingin kekayaan migas tak hanya tercatat sebagai angka produksi, tapi benar-benar dirasakan rakyat. Inilah cara kita menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya,” pungkas Beniyanto.
Sumber: golkarpedia
