Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 22 Apr 2023 03:30 WIB ·

Bobby Rizaldi Desak Pemerintah Tidak Setengah-tengah Tumpas Teroris KKB Papua


 Bobby Rizaldi Desak Pemerintah Tidak Setengah-tengah Tumpas Teroris KKB Papua Perbesar

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai, TNI saat ini membutuhkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pengerahan kekuatan tempur penuh di daerah konflik, Papua.

Hal ini disampaikannya setelah empat prajurit TNI gugur di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan saat misi penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens.

“Siaga tempur ya itu sudah baik, tapi pengerahan kekuatan tempur penuh, itu yang perlu kebijakan pemerintah,” kata Bobby kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

“Siaga tempur ya itu sudah baik, tapi pengerahan kekuatan tempur penuh, itu yang perlu kebijakan pemerintah,”

Bobby Rizaldi

Dia menerangkan, pengerahan kekuatan tempur penuh berbeda dengan penegakan hukum. Bobby menyebut, belum ada kejelasan terkait pengerahan kekuatan tempur agar TNI bisa melaksanakan secara penuh operasi militer di sana.

“Selama ini belum ada kejelasan, kita hanya bisa berdoa agar yang dikerjakan sekarang bisa berhasil,” kata Politikus Golkar ini. Dia melanjutnya, dengan status operasi tempur, maka TNI bisa mengirimkan helikopter bersenjata, granat lontar, bom dengan pesawat, dan lainnya.

Sedangkan status penegakan hukum, prajurit TNI hanya menggunakan senjata yang sama dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ada di Papua.

“Menegakkan hukum dan menghilangkan ancaman tempur itu dua hal yang berbeda, dan kalau separuh-separuh, ya perlu usaha lebih,”

Bobby Rizaldi

Bobby pun meyakini, prajurit TNI akan lebih menguasai medan ketika dilakukan status operasi tempur di wilayah Papua. Dia menambahan, Panglima TNI Laksmana Yudo Margono seharusnya mengerti kebutuhan di lapangan untuk menyesuaikan kekuatan tempur dengan keterbatasan payung hukum yang ada.

Sehingga, menegakan hukum dengan menghilangkan ancaman tempur adalah dua hal yang berbeda dan harus total dalam menjalankannya. “Menegakkan hukum dan menghilangkan ancaman tempur itu dua hal yang berbeda, dan kalau separuh-separuh, ya perlu usaha lebih,” katanya.

Silahkan baca artikel sumber di {politiknesia}

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penembakan PMI di Malaysia Bukan yang Pertama! Yahya Zaini: ‘Ini Kali Ketiga, Pemerintah Jangan Diam!’

31 January 2025 - 06:22 WIB

RUU Minerba Beri Kampus Izin Tambang! Hetifah Sjaifudian: ‘Harus Transparan, Jangan Sampai Jadi Ladang Eksploitasi!’

30 January 2025 - 08:53 WIB

Omnibus Law Politik di Depan Mata! Adies Kadir: “Partai Golkar Komit Kajian Holistik dan Komprehensif!”

20 January 2025 - 17:44 WIB

Ahmad Doli Tegaskan: ‘Parliamentary Threshold Harus Tetap Ada, Jangan Dihapus!’

20 January 2025 - 17:18 WIB

Bantuan Aspirasi Disalahgunakan, Firman Soebagyo: Jangan Main-Main, Ada Hukum Pidananya!

14 January 2025 - 14:41 WIB

Laut Dipagar Bambu 30 Km! Firman Soebagyo: ‘Ini Harus Dirobohkan, Jangan Biarkan Negara Dirampas!

12 January 2025 - 07:44 WIB

Trending di Parlemen