SORONG – Di tengah peliknya distribusi energi di wilayah Indonesia Timur, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turun langsung ke lapangan. Tak hanya sekadar kunjungan kerja, tetapi membawa keputusan besar: membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) di Sorong, Papua Barat Daya — dan pengusahanya, harus orang Papua sendiri!
“Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, saya minta harus ada pengusaha dari Sorong yang membuat (SPBE)-nya. Biar hasil dari sini di-cover untuk konsumsi di Sorong,” ujar Bahlil saat meninjau Blok Migas Kepala Burung, Sabtu (7/6/2025), dikutip dari Kompas.
Gas dari Tanah Papua, Tapi Harus Muter ke Surabaya Dulu?
Ironi besar yang membuat Bahlil geram adalah fakta bahwa gas alam dari Blok Kepala Burung — yang setiap hari memproduksi 20 juta standar kaki kubik gas — malah harus dikirim ribuan kilometer ke Surabaya dulu untuk diisi, sebelum kembali ke Papua. Ini jelas pemborosan dan ketimpangan yang sudah tak bisa ditoleransi.
“Lucunya adalah di sini belum ada pabrik untuk mengisi tabung. Jadi dibawa ke Surabaya dulu, lalu dibawa lagi ke Sorong. Biayanya jadi tambah, butuh transportasi dan saya pikir akan membuat harganya tak semurah kalau kita bangun di sini,” kata Bahlil dengan nada serius.
Golkar Tunjukkan Aksinya, Bukan Janji
Tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tokoh muda Partai Golkar ini langsung ambil langkah tegas. Ia memastikan pembangunan SPBE akan segera dimulai.
“Jadi kita bangun di sini aja. Sudah tadi saya putuskan lewat Dirjen (Migas), kita investasi SPBE,” tegasnya.
Langkah ini tidak hanya akan memangkas biaya logistik, tapi juga menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat Papua — sesuatu yang selama ini hanya jadi wacana di atas kertas.
Elpiji Subsidi untuk Rakyat Papua, Bukan Sekadar Mimpi
Selama ini, masyarakat Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara hanya mengakses elpiji non-subsidi seperti Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg. Sementara masyarakat lain di wilayah barat Indonesia sudah menikmati subsidi. Bahlil ingin mengakhiri ketimpangan itu.
“Saya tadi juga minta kepada Pak Gubernur untuk segera mengajukan kepada kementerian untuk kita melakukan reform agar Papua Barat Daya, menjadi salah satu provinsi yang mendapat subsidi elpiji,” ucap Bahlil.
Blok Kepala Burung: Harta Papua yang Harus Dikelola Secara Adil
Sebagai informasi, Blok Kepala Burung dikelola oleh Petrogas (Basin) Ltd, anak usaha RH Petrogas Ltd, dengan kepemilikan 70 persen, dan Pertamina Hulu Energi (PHE) sebesar 30 persen. Tapi tanpa fasilitas SPBE di wilayah asalnya, hasil bumi Papua belum sepenuhnya dinikmati rakyatnya.
Kini, di bawah kepemimpinan Bahlil, harapan itu mulai menyala. Bukan hanya bicara energi, ini soal harga diri. Ini tentang menjadikan rakyat Papua sebagai pelaku, bukan hanya penonton di tanahnya sendiri.
sumber: golkarpedia.com