JAKARTA, rakyatmenilai.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong diterapkannya pendekatan padat karya dalam setiap upaya penanganan pascabencana di tanah air. Strategi ini dinilai krusial agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Hetifah menekankan bahwa melalui skema padat karya, warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini memungkinkan warga memperoleh penghasilan mandiri guna menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga di tengah situasi sulit.
“Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” ujar Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Kampus dan BRIN: Otak di Balik Rekonstruksi yang Tangguh
Selain pemberdayaan tenaga kerja lokal, Hetifah menyoroti peran strategis perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai mitra pemulihan. Menurutnya, pembangunan kembali wilayah bencana harus berbasis pada riset, data, dan teknologi tepat guna agar lebih adaptif terhadap risiko di masa depan.
Ia mendorong perguruan tinggi untuk hadir melalui aksi nyata dosen dan mahasiswa dalam melakukan asesmen kebutuhan, pelatihan keterampilan, hingga dukungan psikososial bagi para penyintas.
“Keterlibatan perguruan tinggi menjadikan akademisi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan. Sementara itu, BRIN berperan krusial dalam mendukung pengembangan teknologi peringatan dini dan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah,” ungkap srikandi Partai Golkar tersebut sebagaimana dikutip dari laporan Antaranews.
Hilirisasi Riset untuk Ketangguhan Jangka Panjang
Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengingatkan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat mengubah pola penanganan bencana yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan berorientasi jangka panjang.
Komisi X DPR RI pun berkomitmen untuk terus mengawal kolaborasi lintas sektor ini agar menjadi kebijakan terintegrasi yang berkeadilan.
“Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pascabencana menjadi momentum untuk membangun ketangguhan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita,” pungkasnya.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif, di mana setiap kebijakan negara berujung pada penguatan kapasitas individu dan komunitas dalam menghadapi tantangan di masa depan. {}
