ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengendali Karhutla untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di berbagai daerah.
Menurut Firman, karhutla tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan rutin tahunan. Dampaknya kini telah meluas hingga mengancam kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.
“Perlu pembentukan Badan Nasional Pengendali Karhutla,” ujar Firman, dikutip dari RM, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, badan khusus tersebut nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga memiliki kewenangan yang kuat dalam menangani persoalan karhutla secara nasional.
Firman menilai pembentukan badan khusus diperlukan karena penanganan karhutla selama ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama koordinasi lintas lembaga, keterbatasan personel dan armada pemadam, serta penegakan hukum yang dinilai belum memberikan efek jera.
“Karena karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian di daerah dan pusat,” katanya.
Menurut Firman, Badan Nasional Pengendali Karhutla nantinya tidak hanya bertugas melakukan pemadaman. Lembaga tersebut harus memiliki fungsi menyeluruh mulai dari pencegahan, pemadaman, penindakan hukum, hingga pemulihan lahan pascakebakaran.
Badan tersebut, lanjut dia, juga perlu memiliki kewenangan lebih kuat dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran maupun pembakaran lahan.
Firman juga mendorong Pemerintah mengambil langkah lebih tegas dengan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
“Kami juga mengusulkan agar Presiden menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dengan dampak yang sebesar ini, karhutla sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional,” tegasnya.
Menurut dia, Pemerintah perlu menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait status bencana nasional tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pengerahan sumber daya dalam menangani karhutla di berbagai wilayah.
Selain itu, Firman meminta masyarakat dan perusahaan memiliki komitmen menerapkan prinsip zero burning untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Menjaga hutan adalah menjaga napas bangsa. Kita tidak akan membiarkan masalah ini terus terulang dan memberikan kerugian hingga triliunan rupiah,” ujarnya.
Usulan Firman tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kasus karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Fenomena musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi El Nino turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Di Kalimantan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi mencapai 767 titik. Disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan juga telah memunculkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, pendidikan, transportasi, kesehatan hingga perekonomian.
Firman menilai kondisi tersebut menjadi bukti bahwa karhutla membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dan memiliki kewenangan kuat di tingkat nasional. []
