Jakarta, rakyatmenilai.com — Suasana rapat di DPR RI mendadak tegang ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan kemarahannya secara terbuka kepada para pejabat di bawahnya. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII, Bahlil tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap Dirjen EBTKE dan Dirut PLN yang dinilainya lamban menangani persoalan elektrifikasi desa.
“Kurang ajar kalian! Orang bilang Pak Presiden dan Menteri ESDM tidak bekerja, padahal kalian yang tidak jalankan,” kata Bahlil dalam rapat, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Detik dan Kompas.
Ia menyoroti secara tajam masih adanya sekitar 3.000 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik, meski laporan resmi seolah menggambarkan capaian gemilang. “Laporannya terang benderang, faktanya masih banyak desa gelap-gelapan,” tegas Bahlil.
📌 “Kurang ajar kalian! Orang bilang Pak Presiden dan Menteri ESDM tidak bekerja, padahal kalian yang tidak jalankan.”
(Bahlil Lahadalia di DPR, dikutip dari Detik dan Kompas, 2 Juli 2025)
Menurut Bahlil, kondisi ini mencoreng semangat Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengusung kedaulatan energi sebagai prioritas utama. Ia bahkan menyebut dirinya sudah terlalu sering menegur bawahannya, namun tidak juga terlihat hasil konkret di lapangan.
Tak hanya itu, Bahlil juga menyinggung perlunya revolusi mental di internal PLN dan Kementerian ESDM. “Kalau cuma lapor bagus-bagus di atas kertas, rakyat tak akan merasakan apa-apa,” sindirnya.
Sementara itu, dalam pernyataan terpisah yang dikutip dari CNBC Indonesia, Bahlil menjelaskan bahwa program elektrifikasi dan hilirisasi energi merupakan pilar penting menuju swasembada. “Jangan sampai niat kita swasembada energi, tapi realisasinya gelap. Ini pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya.
📌 “Jangan sampai niat kita swasembada energi, tapi realisasinya gelap. Ini pengkhianatan terhadap rakyat.”
(Bahlil Lahadalia, dikutip dari CNBC Indonesia, 2 Juli 2025)
Sebagai kader Partai Golkar yang kini memimpin kementerian strategis, Bahlil menegaskan komitmennya tidak main-main. Ia meminta seluruh jajaran teknis segera melakukan percepatan. “Kalau tidak bisa kerja, siap-siap saya evaluasi. Jangan bawa nama Presiden hanya untuk tameng,” katanya menutup pernyataan.
Artikel ini merupakan gabungan dari laporan Detik.com, Kompas.com, dan CNBC Indonesia yang disusun ulang oleh rakyatmenilai.com dengan penyesuaian redaksi.
