JAKARTA – Diskursus mengenai keadilan akses dan moralitas penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali meledak di ruang publik. Pemicunya adalah kegaduhan di media sosial terkait seorang alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menuai kecaman tajam warganet usai mengunggah momen kebahagiaan saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui proses naturalisasi. Publik meradang karena pendidikan Dwi dan suaminya di Belanda dibiayai penuh oleh dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, merespons cepat kegelisahan publik tersebut. Baginya, kasus ini bukan sekadar urusan personal, melainkan alarm keras bagi sistem seleksi LPDP yang dinilai masih bias kelas. Polemik ini membuktikan adanya ketimpangan nyata; di mana anak bangsa yang telah diberi kemewahan fasilitas negara justru memilih “berakar” di negeri orang, sementara ribuan anak berbakat dari kalangan akar rumput bahkan sulit menembus seleksi administratif.
Sarmuji memperingatkan bahwa tanpa adanya penekanan dan pembobotan khusus bagi kelompok yang kurang beruntung, beasiswa negara terancam hanya dinikmati oleh segelintir elite ekonomi yang secara fasilitas sudah mapan. Fraksi Golkar memandang bahwa LPDP harus memiliki keberpihakan yang nyata melalui kebijakan afirmasi, agar modal intelektual yang dibiayai negara benar-benar kembali dan berkontribusi untuk tanah air.
Kesenjangan Fasilitas dan Ketidakadilan Kriteria
Dalam pandangan Sarmuji, kriteria seleksi LPDP saat ini masih sangat elitis. Ia menilai persoalan utama terletak pada struktur persyaratan yang secara faktual jauh lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi sudah kuat. Tanpa kebijakan afirmasi yang radikal, LPDP hanya akan menjadi instrumen negara yang melayani kelompok “The Haves”.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” tegas Sarmuji, menyoroti standar penguasaan bahasa yang seringkali hanya bisa digapai lewat kursus-kursus mahal.
Ia membandingkan nasib anak-anak dari keluarga mapan dengan perjuangan mahasiswa potensial yang harus berkuliah sambil bekerja serabutan. Baginya, sangat tidak adil jika parameter prestasi akademik disamaratakan tanpa melihat perjuangan hidup di belakangnya.
“Sulit sekali kalau kuliahnya sambil jualan pentol, Pak Fathan. Enggak sempat dia belajar secara intensif, itu enggak sempat. Penting untuk melihat sisi lain selain kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPDP,” ujar M. Sarmuji dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, sebagaimana terekam dalam unggahan resmi DPP Partai Golkar.
Afirmasi Nyata untuk Alumni Pondok Pesantren
Sarmuji juga memberikan penekanan khusus pada nasib alumni pondok pesantren yang sering kali terpinggirkan. Ia menilai bahwa kurikulum pesantren yang harus membagi fokus antara ilmu agama dan ilmu umum, sering kali tidak selaras dengan parameter administratif LPDP yang kaku, sehingga banyak talenta hebat dari kalangan santri yang gugur di tahap awal.
Tanpa perhatian khusus dari negara, alumni pondok pesantren akan terus kesulitan memperoleh akses pendidikan tinggi yang didanai negara. Sarmuji khawatir jika hal ini terus dibiarkan, beasiswa LPDP hanya akan dinikmati oleh kelompok sosial tertentu yang sudah memiliki privilese pendidikan internasional sejak dini.
“Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Pesantren-pesantren yang memang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” tegas Sarmuji menyuarakan keresahan para santri.
Menuntut Kedaulatan Akses untuk Seluruh Anak Bangsa
Fraksi Golkar mendorong agar LPDP melakukan peninjauan ulang terhadap instrumen penilaiannya agar lebih inklusif dan sensitif terhadap realitas sosial Indonesia. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari angka TOEFL, tetapi juga dari kegigihan dan potensi kontribusi nyata mereka bagi daerah asalnya setelah lulus nanti.
Sarmuji berharap LPDP dapat menjadi alat pemersatu bangsa yang memberikan harapan bagi setiap anak, tidak peduli apa latar belakang ekonominya. Mewujudkan akses beasiswa yang adil adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan sumber daya manusia Indonesia menuju visi besar masa depan yang lebih merata dan inklusif.
Keadilan dalam pendidikan adalah harga mati yang harus diperjuangkan di parlemen. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XI dan Fraksi Golkar akan terus mengawal agar dana abadi pendidikan ini benar-benar memberikan dampak bagi mereka yang selama ini terlewatkan oleh sistem yang terlalu administratif, kaku, dan elitis.
rakyatmenilai.com memandang pernyataan M. Sarmuji sebagai kritik fundamental yang tepat sasaran di tengah polemik naturalisasi anak penerima beasiswa yang viral tersebut. Kriteria yang terlalu tinggi tanpa skema afirmasi yang kuat hanya akan menjadikan beasiswa sebagai “hadiah” bagi mereka yang sudah punya segalanya, yang ironisnya seringkali justru kehilangan rasa nasionalismenya.
Sudah saatnya LPDP tidak lagi menjadi eksklusif milik warga kota besar dengan fasilitas pendidikan premium. Rakyat menilai, jika negara lebih memilih membiayai mereka yang akhirnya memilih menjadi warga negara asing daripada mahasiswa yang “berkuliah sambil jualan pentol” atau santri pelosok, maka beasiswa ini telah kehilangan ruh keadilannya. Reformasi LPDP adalah harga mati demi menjaga amanah pajak seluruh rakyat Indonesia. {}
