Jakarta, rakyatmenilai.com – Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2023 tentang pengakuan jasa Ratu Kalinyamat tidak boleh dibaca sekadar sebagai formalitas kenegaraan atau pemberian penghargaan yang terlambat. Lebih dari itu, langkah ini merupakan koreksi keras terhadap cara bangsa ini memperlakukan sejarah selama berabad-abad: cara yang terlalu lama tunduk pada keberpihakan, seleksi politik, dan kenyamanan terhadap narasi dominan yang tidak selalu objektif.
Pengakuan negara terhadap Ratu Kalinyamat bukanlah sebuah “hadiah” yang diberikan secara cuma-cuma. Sebaliknya, ini adalah pembongkaran terhadap kelalaian intelektual yang telah mengendap selama ratusan tahun—di mana tokoh-tokoh besar sering kali dikubur hanya karena tidak sesuai dengan kerangka pandang sejarah yang berlaku saat itu.
Hal yang menarik sekaligus mengganggu adalah fakta bahwa kedudukan dan peran Ratu Kalinyamat tidak dibangun dari cerita legenda yang dibesar-besarkan atau romantisasi semata. Ia berdiri di atas fondasi yang sering diabaikan oleh narasi populer: bukti nyata.
Puluhan sumber tertulis dari berbagai bangsa, temuan arkeologi yang terverifikasi, serta penelitian akademik yang telah lolos uji keilmuan menunjukkan bahwa selama ini kekurangan bukan terletak pada ketersediaan data. Melainkan pada kemauan untuk membaca, mengakui, dan menempatkannya pada posisi yang semestinya.
Pertanyaan yang relevan bukan lagi “apakah ia benar-benar ada?”, melainkan “mengapa ia selama ini dianggap tidak penting dan disingkirkan dari catatan sejarah resmi?”
Pengakuan ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar rangkaian kisah masa lalu yang tetap dan mutlak. Sejarah adalah arena konflik pengetahuan. Apa yang selama ini kita anggap sebagai “sejarah nasional” sering kali bukan hasil penyusunan yang objektif, melainkan produk dari kekuasaan: siapa yang berhak menulis, siapa yang didokumentasikan, dan siapa yang dibiarkan hilang ditelan waktu.
Sebagaimana dikutip dari Gatha Official/MAPSINU, kemunculan kembali nama dan peran Ratu Kalinyamat menjadi tamparan keras bagi tata cara penulisan sejarah lama yang dinilai terlalu sempit—berpusat pada pandangan Jawa-sentris yang kaku, didominasi oleh perspektif laki-laki, serta terlalu bergantung pada arsip kolonial sebagai satu-satunya standar kebenaran.
Lebih jauh lagi, sosok Ratu Kalinyamat meruntuhkan dua asumsi besar yang selama ini jarang dipertanyakan. Pertama, anggapan bahwa kekuasaan di bidang maritim dan militer adalah wilayah eksklusif kaum laki-laki. Kedua, pandangan bahwa perempuan dalam sejarah hanya berperan sebagai simbol atau pelengkap, bukan pengambil keputusan utama.
Ratu Kalinyamat hadir sebagai bukti nyata yang tidak dapat disangkal: ia bukan sekadar tokoh perempuan dalam lembaran sejarah, melainkan pengendali jaringan ekonomi, pelabuhan, dan kekuatan angkatan laut yang berpengaruh dalam peta perdagangan dan kekuasaan global pada abad ke-16. Jika fakta ini terasa mengganggu, mungkin yang perlu diperbaiki bukanlah sejarahnya, melainkan cara kita membacanya.
Meskipun demikian, kita tidak boleh berpuas diri secara berlebihan. Pengakuan negara sering kali datang terlambat, dan tidak jarang bersifat selektif. Masih terdapat celah dan data yang belum lengkap: tahun wafatnya yang belum dipastikan, dinamika politik pasca masa kekuasaannya, hingga arsip dari luar negeri yang belum sepenuhnya diteliti dan disusun.
Namun, justru di sinilah letak kejujuran ilmu sejarah: ia tidak pernah selesai dan tidak berpura-pura lengkap. Ketiadaan data yang sempurna tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pengakuan. Dalam banyak kasus, sejarah justru sengaja dibiarkan terlihat “tidak lengkap” agar mudah disingkirkan atau diabaikan.
Oleh karena itu, ketika bukti-bukti yang ada sudah saling menguatkan secara konsisten, menolak untuk mengakuinya justru lebih didasari oleh pandangan ideologis daripada pertimbangan ilmiah. Mengangkat kembali nama dan jasa Ratu Kalinyamat bukan sekadar mengisi kekosongan dalam narasi sejarah.
Ini adalah tindakan untuk merebut kembali ruang ingatan kolektif dari berbagai keberpihakan yang selama ini menentukan siapa yang pantas diingat dan siapa yang harus dilupakan. Jika langkah ini terasa kontroversial, kemungkinan besar karena kita sudah terlalu lama merasa nyaman dengan versi sejarah yang tidak pernah benar-benar netral.
Dan satu pertanyaan mendasar yang tersisa: berapa banyak lagi tokoh seperti Ratu Kalinyamat yang masih terkubur—bukan karena tidak ada bukti keberadaannya, melainkan karena selama ini tidak dianggap layak untuk dicari dan diangkat ke permukaan?
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
