PEMERINTAH Indonesia terus memperluas akses pasar internasional dalam rangka memperkuat daya saing nasional dan mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.
“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026), dikutip dari Detik.
Airlangga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia ditandai dengan pengumuman pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang berlangsung secara virtual pada 26 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri CPTPP menyepakati dimulainya diskusi persiapan bersama Filipina, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Tahapan ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) sebagai bagian dari proses menuju keanggotaan penuh CPTPP.
Adapun CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi sekaligus blok perdagangan paling strategis di dunia. Saat ini, CPTPP beranggotakan 12 negara, di antaranya Japan, Canada, Australia, United Kingdom, Singapore, dan Mexico.
Secara kolektif, negara-negara anggota tersebut merepresentasikan sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dengan cakupan pasar yang mencapai hampir 600 juta penduduk di seluruh dunia.
Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi produk ekspor nasional, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai regional maupun global.
Raih Dukungan Inggris
Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga memperoleh dukungan dari sejumlah negara anggota CPTPP, termasuk Inggris yang konsisten mendukung langkah Indonesia untuk bergabung dengan blok perdagangan tersebut.
Dukungan tersebut antara lain tercermin melalui penandatanganan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership pada 19 Januari 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Secretary of State for Business and Trade Inggris Peter Kyle.
Kemitraan ini menjadi kerangka kerja praktis bagi kedua negara untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral. Di saat yang sama, kerja sama tersebut juga menegaskan dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh CPTPP.
“Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.
Hingga saat ini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP serta menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku depository country pada 12 Mei 2025. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada tahun 2027.
Airlangga menegaskan Indonesia tetap memprioritaskan jalur multilateral melalui CPTPP karena mampu memberikan akses pasar yang lebih luas serta mendukung terciptanya sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.
Di sisi lain, Indonesia juga tetap membuka peluang pembentukan Bilateral Free Trade Agreement (FTA), termasuk dengan Inggris, sebagai alternatif untuk terus memperluas kerja sama perdagangan apabila proses negosiasi multilateral di tingkat CPTPP memerlukan waktu yang lebih panjang.
Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP pun diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional. Selain memperluas akses pasar melalui pengurangan hambatan tarif dan peningkatan kepastian perdagangan, keanggotaan CPTPP juga akan membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar.
Di sisi lain, pelaku usaha akan memperoleh manfaat dari prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, ketentuan perdagangan digital yang modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, serta penerapan rules of origin yang memungkinkan integrasi rantai pasok yang lebih erat di antara negara-negara anggota.
Bagi masyarakat, keanggotaan tersebut juga diharapkan menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, proses aksesi Indonesia ke CPTPP juga menjadi momentum untuk terus memperkuat reformasi regulasi dan penyederhanaan berbagai ketentuan guna meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing nasional, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain mendukung proses aksesi CPTPP, Indonesia dan Inggris juga terus memperkuat kerja sama pada berbagai sektor strategis melalui Economic Growth Partnership, antara lain energi bersih, pengembangan industri semikonduktor, pendidikan tinggi, ekonomi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Inggris juga mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui pemberian dukungan teknis dan dialog kebijakan guna membantu Indonesia memenuhi berbagai standar internasional sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional.
Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh negara anggota CPTPP serta melanjutkan berbagai tahapan aksesi guna memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan sesuai target.
Pemerintah juga akan terus melanjutkan reformasi struktural dan penguatan daya saing nasional agar Indonesia semakin siap memanfaatkan peluang perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi global melalui keanggotaan CPTPP.
“Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia,” pungkas Airlangga. []
