SURABAYA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nur Purnamasidi, menyoroti adanya jurang pemisah antara klaim keberhasilan pemerintah dengan realitas pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meski pemerintah daerah melaporkan adanya tren positif, Purnamasidi menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum menyentuh kebutuhan riil generasi muda di lapangan.
Kritik tajam ini muncul setelah dirinya menyerap berbagai aspirasi dari organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus. Purnamasidi melihat bahwa pembangunan kepemudaan saat ini masih terjebak pada kegiatan yang bersifat formal dan programatik, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari para pemuda itu sendiri.
Banyaknya persoalan yang disampaikan pemuda, mulai dari sulitnya akses pendidikan hingga minimnya fasilitasi untuk memasuki dunia kerja, menjadi bukti kuat bahwa dampak kebijakan belum dirasakan secara merata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara perencanaan di atas kertas dengan implementasi di lapangan.
Ironi Anggaran: Jatim Hanya Rp 1 Miliar untuk Jutaan Pemuda
Satu hal yang paling disoroti oleh Purnamasidi adalah keterbatasan dukungan anggaran bagi sektor kepemudaan. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran kepemudaan di tingkat Provinsi Jawa Timur tercatat hanya berkisar di angka Rp 1 miliar, jumlah yang dinilai sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah pemuda di 38 kabupaten/kota.
“Isu kepemudaan masih ditempatkan sebagai prioritas rendah, baik dalam kebijakan anggaran negara maupun anggaran pemerintah daerah. Ini menjadi masalah serius karena pemuda seharusnya menjadi investasi strategis bangsa,” tegas Purnamasidi usai Kunjungan Kerja Spesifik di Surabaya, sebagaimana dikutip dari laman Fraksi Golkar.
Kondisi memprihatinkan ini rupanya tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga mencerminkan wajah kebijakan nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tercatat hanya mengalokasikan sekitar Rp 80 miliar untuk pembangunan kepemudaan secara nasional, sebuah angka yang dinilai membatasi ruang intervensi kebijakan.
Dorong Amandemen UU Kepemudaan dan Kolaborasi Industri
Melihat tantangan yang semakin kompleks, Purnamasidi mendorong adanya langkah radikal berupa amandemen terhadap Undang-Undang Kepemudaan. Penyesuaian norma hukum ini dianggap mendesak agar kebijakan kepemudaan memiliki daya paksa yang kuat, sehingga pemerintah pusat maupun daerah wajib menempatkan sektor ini sebagai prioritas utama.
Menurutnya, tanpa landasan hukum yang responsif, pembangunan pemuda akan selalu kalah bersaing dengan sektor pembangunan fisik lainnya dalam hal pengalokasian dana. UU Kepemudaan yang baru harus mampu menjamin bahwa pemuda tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Selain penguatan regulasi, legislator asal Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan dunia industri. Kolaborasi ini dianggap sebagai kunci untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan yang sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
Menghindari Tantangan Serius di Masa Depan
Purnamasidi mengingatkan bahwa jika pemuda tidak dididik, dibimbing, dan difasilitasi dengan serius sejak sekarang, maka masa depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Generasi muda adalah mesin penggerak ekonomi masa depan yang harus dipersiapkan kualitasnya secara maksimal melalui dukungan anggaran yang proporsional.
Pembangunan kewirausahaan bagi pemuda juga harus diperluas agar mereka tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang tersedia, tetapi mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, impian tersebut mustahil terwujud jika dukungan fasilitas dari negara masih sangat minim seperti saat ini.
Ia berharap evaluasi ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meninjau kembali prioritas anggarannya pada tahun mendatang. Investasi pada manusia, khususnya pemuda, adalah investasi dengan return tertinggi bagi kemajuan sebuah bangsa dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah diminta untuk lebih terbuka dalam mengakomodasi aspirasi pemuda dalam setiap kebijakan daerah agar program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga sektor kepemudaan mendapatkan posisi terhormat dalam struktur kebijakan nasional dan daerah. {}
