ANGGOTA Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa rencana peluncuran Government Technology (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026 yang digagas di era Presiden Prabowo Subianto ini merupakan langkah besar menuju pemerintahan digital modern.
Menurut dia, transformasi digital pemerintahan merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat,” kata Nurul di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Dia menilai kebijakan tersebut merupakan lompatan besar dalam reformasi birokrasi Indonesia yang selama bertahun-tahun masih menghadapi persoalan tumpang tindih data dan layanan publik yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurut dia, penerapan AI di lingkungan pemerintahan dapat membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperbaiki perencanaan pembangunan, hingga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“AI mampu membantu pemerintah menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Dampaknya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kualitas pengambilan kebijakan menjadi lebih baik karena didukung data yang akurat,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa keberhasilan GovTech tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia, integrasi data antarlembaga, serta perlindungan keamanan siber.
“Kepercayaan publik menjadi fondasi utama transformasi digital. Karena itu penguatan keamanan siber dan tata kelola data harus berjalan beriringan,” kata dia.
Berbagai negara, kata dia, telah membuktikan bahwa GovTech mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila dibangun secara konsisten. Estonia misalnya, kata dia, dikenal sebagai pelopor pemerintahan digital dengan hampir seluruh layanan publik tersedia secara daring.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Singapura mengembangkan Smart Nation yang mengintegrasikan layanan pemerintah melalui identitas digital. Selanjutnya Korea Selatan juga memanfaatkan AI dalam administrasi publik, sementara Uni Emirat Arab telah mengembangkan berbagai layanan pemerintahan berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
“Indonesia tentu tidak harus meniru sepenuhnya negara lain. Kita perlu membangun model GovTech yang sesuai dengan kebutuhan nasional, karakter masyarakat, serta kondisi geografis Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan transformasi digital pemerintahan (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026.
“Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober,” kata Luhut seusai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Luhut mengatakan proyek percontohan GovTech saat ini berlangsung di 43 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan menerima laporan hasil pelaksanaan proyek tersebut pada akhir Juli 2026. []
