Jakarta, rakyatmenilai.com — Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2026 sebesar Rp8,11 triliun, naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp3,91 triliun. Persetujuan ini berlangsung cepat dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (15/7), yang hanya berlangsung sekitar 12 menit.
Kenaikan anggaran ini disebut Bahlil sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperluas akses energi ke desa-desa yang selama ini belum tersentuh listrik. Fokus utama anggaran adalah program listrik desa dan percepatan transisi energi.
“Dengan anggaran yang ada, kita maksimalkan untuk pemasangan listrik di desa-desa yang belum ada listriknya,” ujar Bahlil, dikutip dari money.kompas.com, Senin (15/7/2025).
Anggaran senilai Rp8,11 triliun ini akan dibagi ke dalam 12 unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, dengan rincian sebagai berikut:
- Direktorat Jenderal Migas: Rp3,12 triliun
- Direktorat Jenderal EBTKE: Rp880,5 miliar
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp731,7 miliar
- Direktorat Jenderal Minerba, BPSDM, Badan Geologi, dan unit lainnya juga mendapat alokasi signifikan
Menteri Bahlil juga menekankan bahwa fokus ESDM bukan hanya pada infrastruktur energi, tetapi juga pada aspek tata kelola. Salah satunya adalah menindaklanjuti semua rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan komitmen penuh.
“Kita pastikan program tidak hanya jalan, tapi juga sesuai tata kelola. Yang penting bukan hanya serapan anggaran, tapi hasilnya dirasakan rakyat,” ucapnya dalam rapat yang juga diliput CNBC Indonesia.
Komisi VII DPR menyambut baik pemaparan Bahlil. Dalam catatan rapat, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan ESDM, serta menjanjikan dukungan lanjutan atas program-program prioritas seperti elektrifikasi dan transisi energi nasional.
Rapat ini sekaligus mempertegas arah kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjangkau desa-desa yang selama ini masih gelap. Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan isu energi sebagai salah satu prioritas dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.
Bahlil sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa pemerataan akses listrik adalah jalan menuju kedaulatan energi. Ia menyatakan bahwa masih ada lebih dari 3.000 desa di Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik, dan itu harus menjadi fokus perhatian.
Anggaran besar ini juga menjadi tanggung jawab besar, dan Bahlil tidak ingin hanya menjadi simbol politik. Ia meminta seluruh jajarannya di ESDM untuk menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan kini sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil kembali menekankan bahwa dirinya akan memastikan kementeriannya tidak menjadi birokrasi yang lamban. Ia ingin ESDM menjadi institusi yang cepat tanggap, dekat dengan rakyat, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Sumber utama kutipan:
- money.kompas.com (14/7/2025)
- CNBC Indonesia (15/7/2025)
- IDN Times (15/7/2025)
