Balikpapan, rakyatmenilai.com — Asrama Haji bukanlah tempat singgah yang dilupakan usai musim haji berlalu. Bagi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, asrama haji harus mampu bertransformasi menjadi pusat layanan jemaah sekaligus aset produktif yang memberi manfaat ekonomi nyata bagi daerah.
“Saya lihat kondisinya sudah baik sekali. Kita harapkan nanti dengan kondisi asrama haji yang sudah baik ini bisa dioptimalkan,” ujar Singgih usai memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2025).
Ia menilai, Asrama Haji Balikpapan merupakan salah satu dari dua asrama terbaik di Indonesia, bersama Makassar. Luas lahan mencapai hampir sembilan hektare menjadi potensi besar yang, menurutnya, tidak boleh hanya jadi tempat mampir setahun sekali.
Politisi Partai Golkar itu mendorong agar pengelolaan asrama haji bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia mengusulkan pembangunan fasilitas PLU (Penginapan Luar Umum) yang bisa ditingkatkan menjadi hotel bintang tiga yang representatif untuk menambah pendapatan negara dan daerah.
“Di belakang asrama juga luas, dekat pantai, bisa dikembangkan jadi tempat wisata atau rekreasi. Jadi tidak hanya untuk haji, tapi juga mendatangkan manfaat ekonomi,” tegasnya.
Dalam urusan pelayanan haji tahun ini, Singgih mengapresiasi kinerja Kementerian Agama dan penyelenggara. Ia menyebut tidak ada keluhan berarti dari sisi konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Namun, catatan tetap ada.
“Ke depan yang perlu ditingkatkan itu pendataan. Harus jelas datanya berapa, tahapan keberangkatannya bagaimana. Termasuk juga soal kesehatan,” ungkapnya.
Singgih menyoroti banyaknya keluhan dari pihak Arab Saudi terkait keberangkatan jemaah lansia dan sakit-sakitan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Kementerian Kesehatan, terutama dalam seleksi dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah V ini menyarankan sistem seleksi yang lebih ketat untuk mencegah risiko besar saat di Tanah Suci.
“Kalau memang sudah tidak mampu secara fisik, seharusnya bisa diwakilkan. Itu lebih baik daripada memaksakan diri dan menimbulkan risiko besar di tanah suci,” pungkasnya.
sumber: golkarpedia
