Pekanbaru, rakyat menilai — Dalam kunjungan kerja spesifik ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah X di Pekanbaru, Riau, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, tak bisa menyembunyikan keprihatinannya. Ia menyoroti langsung realita yang dirasakan banyak mahasiswa dan keluarga mereka: biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta (PTS) yang makin mencekik.
“Bantuan-bantuan ini perlu dilakukan secara proporsional. Karena kenapa? Kita melihat juga bagaimana daya beli yang lemah ini juga tentu membuat bagaimana menarik SPP, UKT itu juga menjadi tantangan di perguruan tinggi swasta,” ujar Karmila Sari, dalam tayangan video TVR Parlemen yang dikutip redaksi Rakyat Menilai.
Politisi muda Golkar asal Riau itu menegaskan, negara tak boleh memalingkan wajah dari PTS, yang faktanya justru menampung mayoritas mahasiswa di berbagai daerah, termasuk dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kehadiran negara, kata dia, seharusnya tidak berhenti di kampus-kampus negeri saja.
“Inilah, harus ada hadir negara bagaimana nanti membantu tidak hanya PTN saja tapi juga PTS, sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini mereka juga bisa lebih leluasa. UKT tidak terlalu tinggi, tapi kenyamanan mereka dalam belajar itu semakin meningkat dan akhirnya keadilan dalam berpendidikan bisa dirasakan masyarakat,” tegas Karmila, yang dikenal sebagai salah satu srikandi vokal di Komisi X DPR RI.
Sebagai mitra utama Kementerian Pendidikan, Komisi X, jelasnya, tengah mendorong agar prinsip keadilan dalam akses pendidikan benar-benar menjadi prioritas nasional. Dalam pandangan Karmila, kebijakan pendidikan seperti KIP Kuliah dan BOPTN seharusnya tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan realitas ekonomi lokal dan distribusi wilayah.
Karmila pun tak ragu menyoroti bahwa minimnya dukungan kepada PTS selama ini justru membuka jurang ketimpangan pendidikan. Menurut dia, ketika bantuan tidak proporsional, maka kampus swasta terpaksa membebankan biaya lebih tinggi, dan ini jelas membebani mahasiswa dari kelompok rentan.
Komisi X DPR RI saat ini juga tengah menyusun sejumlah rekomendasi, mulai dari mekanisme subsidi silang, peningkatan kuota beasiswa mahasiswa PTS, hingga penguatan peran LL Dikti sebagai tangan panjang Kemendikbudristek di daerah.
sumber: golkarpedia.com
