Bogor, rakyat menilai — Usulan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) agar para pejabat lebih sering menggunakan transportasi umum mendapat respons tajam dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dengan nada tegas, Bahlil menolak dianggap tidak memahami angkutan umum, mengingat latar belakangnya yang pernah menjadi sopir dan kondektur angkot.
“Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau Menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil dalam acara di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Bahlil menegaskan bahwa dirinya sudah paham betul cara menggunakan angkutan umum, sehingga tidak perlu diajari lagi. Ia bahkan menyindir bahwa dirinya lebih pantas menjadi narasumber jika ada pelatihan soal cara naik angkutan umum bagi pejabat.
“Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” tambahnya.
Bahlil menegaskan dirinya tidak keberatan jika memang harus naik transportasi umum, namun ia menilai tidak perlu ada pengumuman besar-besaran terkait hal itu.
“Nggak ada masalah. Tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara,” ucapnya dengan nada santai.
“Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau Menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,”
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyarankan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan angkutan umum minimal sekali dalam seminggu. Menurutnya, penggunaan transportasi umum oleh pejabat bisa mengurangi kecemburuan masyarakat terhadap pengawalan khusus yang kerap diberikan di jalan.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko.
Djoko juga menilai pengawalan kendaraan pejabat sebaiknya dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, sistem transportasi Jakarta sudah cukup baik dan bisa diandalkan untuk mobilitas para pejabat tanpa perlu pengawalan khusus.
Sumber: detik.com
