Jakarta, rakyat menilai – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menuntut sikap tegas dari Pemerintah Indonesia atas insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia. Yahya mendesak pemerintah segera mengeluarkan nota protes diplomatik agar kejadian tragis ini tidak terulang di masa depan.
“Kita mengetahui lima Pekerja Migran Indonesia ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di sekitar Tanjung Rhu, Selangor, karena diduga keluar dari wilayah Malaysia secara ilegal. Akibat kejadian tersebut, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka,” ujar Yahya di Jakarta, Rabu (29/01/25).
Pengakuan Malaysia Dipertanyakan: “Alibi Berlebihan!”
Yahya menilai klaim APMM bahwa para PMI melakukan perlawanan tidak masuk akal. Menurutnya, mustahil pekerja migran yang hanya ingin pulang ke Indonesia membawa senjata tajam seperti yang dituduhkan.
“Itu alibi berlebihan dan perlu dibuktikan secara hukum. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk menutupi kesalahan aparat Malaysia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yahya meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan mendesak Kerajaan Malaysia mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Menurutnya, kejadian ini bukanlah yang pertama, melainkan insiden ketiga setelah kasus serupa terjadi pada tahun 2012 dan 2014 terhadap PMI asal Lombok, NTB.
Partai Golkar Minta Kementerian Pekerja Migran Bertindak Nyata
Selain menekan Malaysia, Yahya juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Ia meminta Kementerian Pekerja Migran Indonesia (KPMI) segera meningkatkan pengawasan, terutama terhadap PMI di Malaysia.
“Malaysia menjadi tujuan utama PMI, tetapi kasus pekerja migran unprosedural ke sana juga paling banyak. Ini membuktikan pengawasan dan perlindungan terhadap mereka masih sangat lemah!” kritiknya.
Dengan peningkatan status menjadi Kementerian, Yahya menekankan bahwa KPMI harus lebih sigap dalam menjaga keselamatan PMI.
“Jadikan perubahan status menjadi Kementerian sebagai momentum untuk berbenah. Perbaiki sistem deteksi dini, tingkatkan pengawasan yang lebih terukur, dan perketat perlindungan bagi pekerja migran!” serunya.
Sebagai langkah konkret, Yahya meminta pembentukan atase PMI di negara-negara tujuan penempatan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja migran.
“Ini wujud political will yang nyata. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menjadi korban tanpa perlindungan!” tegas politisi Partai Golkar asal Jawa Timur itu.
