Jakarta, rakyat menilai – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti krisis defisit gula nasional yang mencapai 4,3 juta ton per tahun. Ia menilai kondisi ini terjadi karena lemahnya produksi dalam negeri yang tak mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Mulai dari luas areal tanam tebu yang tidak mencukupi, sampai pada pabrik gula yang sudah tua,” ujar Firman dalam perbincangan dengan RRI Pro3, Jumat (14/2/2025).
Lebih lanjut, Firman mengungkapkan bahwa data tersebut bukan sekadar angka kosong. Ia telah lama mengamati permasalahan ini sejak beberapa periode di Komisi IV DPR. Namun, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan—pemerintah dinilai tak memiliki data yang akurat terkait produksi dan kebutuhan gula nasional.
“Sering kali kebijakan diambil tanpa data yang valid, sehingga menimbulkan polemik. Seperti pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut Indonesia akan menghentikan impor pangan, termasuk gula,” tegasnya.
“Sering kali kebijakan diambil tanpa data yang valid, sehingga menimbulkan polemik. Seperti pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut Indonesia akan menghentikan impor pangan, termasuk gula,”
Firman Soebagyo
Namun, tak berselang lama setelah pernyataan itu, pemerintah justru mengumumkan rencana impor 200 ribu ton gula kristal mentah (raw sugar). Langkah ini pun mengejutkan masyarakat dan petani.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Soemitro Samadikoen, meminta agar rencana impor ini dikaji ulang. Pasalnya, menurut hitungan petani, stok gula nasional di penggilingan, distributor, dan pedagang saat ini mencapai 800 ribu ton.
“Jika Februari 2025 hanya terserap pasar 100 ribu ton, lalu saat Ramadan dan Lebaran terserap 200 ribu ton, maka masih ada sisa stok sekitar 500 ribu ton,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa panen raya sebentar lagi tiba. Jika stok ditambah dengan impor 200 ribu ton, dikhawatirkan harga gula petani akan jatuh karena melimpahnya pasokan.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa kebijakan impor gula diambil guna menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP) menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan tidak akan merugikan petani.
Namun, dengan kondisi produksi dalam negeri yang terus mengalami kendala, muncul pertanyaan besar: Apakah impor benar-benar solusi, atau justru membuat petani semakin terpuruk?
Sumber: golkarpedia.com
