Jakarta, rakyat menilai– Unggahan mengejutkan dari Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Hamengkunegoro, menggemparkan publik. Kalimatnya yang tajam, “Nyesel Gabung Republik”, sontak memicu diskusi luas. Apakah ini sekadar luapan emosi, atau kritik tajam terhadap arah bangsa?
Menanggapi hal ini, Prof. Dr. KPA Henry Indraguna, Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, menilai bahwa pernyataan tersebut lahir dari kegelisahan mendalam atas kondisi bangsa. “Kami mendengar suara Putra Mahkota dan memahami alasannya. Korupsi di Pertamina dengan penipuan kualitas Pertamax, PHK massal ribuan pekerja Sritex akibat kebijakan impor tekstil, serta skandal timah Rp 271 triliun—ini jelas bentuk nyata rakyat yang dikecewakan!” tegasnya, Sabtu (8/3/2025).
Prof. Henry, yang juga Fungsionaris Pusat Partai Golkar di Dapil Jateng V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali), menyoroti bahwa polemik ini tak lepas dari janji politik yang tak kunjung dipenuhi. Salah satunya, status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang dijanjikan sejak 1946 namun tak pernah direalisasikan. “Janji itu seolah lenyap. Warga Solo dan Keraton dibiarkan tanpa hak istimewa yang seharusnya mereka dapatkan,” ungkapnya.
Kritik keras juga datang dari Putra Mahkota yang menuliskan “Percuma Republik kalau hanya untuk membohongi”. Sebuah pernyataan satir yang menggambarkan kekecewaan mendalam. KPA Dany Nur Adiningrat, dari lingkungan Keraton, menegaskan bahwa ini adalah bentuk keprihatinan nyata, bukan sekadar ungkapan emosional.
Prof. Henry menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap NKRI, melainkan seruan agar negara kembali berpihak pada rakyat. “Pemerintah harus mendengar suara ini dengan bijak. Rakyat yang dirugikan harus dipulihkan haknya, bukan dibiarkan menanggung kerugian sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gusti Moeng, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Solo, juga menegaskan bahwa pernyataan Putra Mahkota adalah pendapat pribadi, bukan sikap resmi Keraton. “Dari pernyataan Gusti Moeng, kita melihat bahwa Keraton Solo tetap teguh dalam NKRI. Namun, kritik dari Putra Mahkota tak bisa diabaikan. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menggoyahkan persatuan bangsa,” lanjut Prof. Henry.
Di tengah situasi ini, Partai Golkar melalui Prof. Henry menyerukan solusi konkret. “Ini momentum bagi para pemegang kekuasaan untuk kembali pada amanat rakyat. Golkar selalu berpihak pada kepentingan bangsa, dan kami akan terus mengawal agar suara rakyat tak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan!” tegasnya.
Persatuan harus tetap dijaga, tetapi negara juga tak boleh abai terhadap jeritan rakyat. “Rakyat adalah mahkota sesungguhnya dari sebuah kekuasaan. Inilah saatnya para pemimpin negeri bertindak, bukan sekadar berjanji!” pungkas Prof. Henry, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Sumber: golkarpedia.com
