Surakarta, Rakyat Menilai — Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima yang menyebut Solo tak perlu menjadi Daerah Istimewa menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga Solo yang selama ini memperjuangkan pengakuan atas kekhususan kotanya merasa dikecewakan oleh pernyataan politisi PDIP itu.
“Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ujar Aria Bima dalam rapat Komisi II bersama Dirjen Otonomi Daerah, Kamis (24/4).
Ucapan tersebut seolah menutup pintu bagi aspirasi yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat Solo, terutama kalangan pelestari budaya, akademisi, dan tokoh masyarakat yang menilai Surakarta memiliki keistimewaan historis dan kultural yang layak diakui secara konstitusional.
“Kami bukan kota biasa. Di sinilah pusat budaya Jawa berkembang. Kraton Surakarta punya sejarah panjang yang tidak dimiliki kota lain. Kalau Yogyakarta bisa, kenapa Solo tidak?” ujar Taufik, salah satu tokoh masyarakat Solo, saat ditemui Rakyat Menilai di kawasan Sriwedari.
Pihak Istana juga belum memberikan sinyal dukungan. Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa hingga kini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun Kementerian Sekretariat Negara.
“Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg,” kata Prasetyo, Jumat (25/4).
Namun, pernyataan itu dianggap publik terlalu normatif dan terkesan menutup peluang dialog. Padahal, aspirasi masyarakat Solo sudah cukup lama disuarakan dan kian menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Menanggapi itu, sejumlah tokoh Golkar justru menyatakan dukungan terhadap pemekaran wilayah di Jawa Tengah, termasuk potensi Solo sebagai daerah istimewa. Salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa Golkar “tidak akan menghalangi aspirasi rakyat, apalagi jika itu untuk penguatan identitas budaya lokal dan efisiensi pemerintahan.”
Dorongan pemekaran Provinsi Jawa Tengah menjadi perbincangan hangat, apalagi mengingat luas dan jumlah penduduknya yang besar, sementara disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan masih terasa.
“Bicara keistimewaan, Solo itu bukan hanya sejarah. Ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung. Ini bukan soal nostalgia, ini soal keadilan wilayah,” ujar Daryono, akademisi dari UNS.
Gelombang dukungan untuk status istimewa Surakarta pun kian meluas. Petisi daring, forum-forum diskusi warga, hingga desakan tokoh adat kini semakin sering terdengar. Harapan masyarakat kini tertuju pada partai-partai yang terbuka terhadap perubahan, dan bukan yang memandekkan aspirasi hanya karena pertimbangan politis jangka pendek.
Solo menunggu pengakuan. Dan rakyat mulai bicara lebih lantang: “Kami bukan kota biasa.”
Sumber: CNN Indonesia
