JAKARTA, rakyatmenilai.com — Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mengaku mempertimbangkan usulan revolusioner dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyarankan agar pemilihan kepala daerah dapat dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan ini, menurut Prabowo, merupakan solusi strategis agar praktik politik tidak lagi didikte oleh orang-orang berduit atau mengandalkan biaya yang mahal. Prabowo bahkan mengaku condong akan mengajak kekuatan politik lain untuk memberikan solusi tersebut.
”Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Kompas.com.
Model Internasional: Kenapa Tidak Pilih Langsung DPRD?
Prabowo mempertanyakan urgensi pemilihan langsung oleh rakyat setelah proses pemilihan legislatif selesai.
”Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuh Prabowo.
Ia mengungkapkan bahwa cara ini sudah diimplementasikan lebih dahulu oleh banyak negara maju dan terkaya di dunia, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Ia menekankan bahwa negara-negara tersebut memakai sistem politik yang murah.
Oleh karenanya, Prabowo menyatakan akan mempertimbangkan pemikiran Partai Golkar yang diawaki oleh Bahlil dengan baik. “Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani,” tegasnya.
Usulan Bahlil Sejak Lama: Sesuai Konstitusi dan Opsi Alternatif
Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini bukan barang baru bagi Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut kerap menyampaikan opsi ini di berbagai kesempatan.
Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar untuk Pemilu berikutnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD sesuai dengan konstitusi, “Sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah Golkar Sultra pada 2 November 2025.
(Sumber: Kompas.com)
