Misbakhun Desak Pengendalian Inflasi Sejak Dini: Jaga Stabilitas Rupiah dan Daya Beli Rakyat Jelang Idul Fitri

Parlemen12 Views

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa perlindungan daya beli masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Ia mengingatkan bahwa negara harus hadir lebih awal untuk memastikan seluruh instrumen kebijakan bekerja secara optimal sebelum gejolak harga pangan mulai terjadi di pasar.

​Siklus musiman kenaikan permintaan bahan pokok menjelang lebaran merupakan pola yang sudah dapat dipetakan setiap tahunnya. Oleh karena itu, Misbakhun menilai tidak ada alasan bagi pemerintah maupun otoritas terkait untuk terlambat dalam melakukan langkah-langkah antisipatif yang matang guna membendung laju inflasi.

​Kenaikan harga komoditas pangan yang tidak terkendali dinilai akan sangat membebani kelompok masyarakat menengah dan bawah. Tanpa intervensi yang tepat, lonjakan harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng dapat menggerus daya beli rakyat kecil secara signifikan di tengah persiapan menyambut hari raya.

Sinergi Otoritas Keuangan demi Stabilitas Nasional

​Guna menghadapi potensi gejolak tersebut, Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta industri perbankan nasional untuk memperkuat sinergi. Penguatan stabilitas sistem keuangan dianggap menjadi fondasi penting agar aktivitas ekonomi masyarakat selama bulan suci tetap berjalan lancar tanpa hambatan likuiditas.

​Optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan menjadi langkah strategis yang harus segera diaktifkan. Misbakhun mendorong penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia agar mampu melakukan pengawasan distribusi secara intensif di lapangan.

​“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” tegas Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Senin (16/2/2026), sebagaimana dilansir dari laporan Antaranews.

Waspadai Spekulasi Pasar dan Gangguan Logistik

​Selain pengawasan harga, Misbakhun juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik ke seluruh pelosok negeri. Ia memperingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik spekulasi pasar dengan menimbun stok pangan demi mengambil keuntungan pribadi di tengah tingginya permintaan masyarakat.

​Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian serius Komisi XI DPR RI. Menurut Misbakhun, rupiah yang stabil akan memberikan kepastian biaya bagi para pelaku usaha, sehingga harga barang di tingkat konsumen dapat lebih terjaga dari tekanan eksternal maupun volatilitas pasar keuangan.

​“Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut.

DPR Kawal Intensif Efektivitas Kebijakan Ekonomi

​Misbakhun memastikan bahwa DPR RI akan menjalankan peran pengawasannya secara ketat dan intensif hingga puncak Idul Fitri nanti. Pihaknya akan terus memantau perkembangan harga di pasar serta efektivitas berbagai stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

​Ketahanan ekonomi rakyat selama periode Ramadhan dipandang sebagai indikator penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini. Jika daya beli terjaga, maka konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama ekonomi Indonesia akan tetap memberikan kontribusi positif bagi Produk Domestik Bruto (PDB).

​Komisi XI berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan moneter dan fiskal benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Rakyat menilai, sikap kritis Misbakhun ini merupakan pengingat bagi para pengambil kebijakan agar tidak lengah dalam mengawal stabilitas harga selama hari besar keagamaan nasional.

​Pemerintah dan seluruh otoritas keuangan diharapkan dapat menjawab tantangan ini dengan kerja nyata di lapangan. Dengan stabilitas yang terjaga, masyarakat diharapkan dapat merayakan hari raya dengan penuh sukacita tanpa terbebani oleh bayang-bayang lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak wajar. {}