Jakarta, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendukung penuh operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang resmi mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Ia menilai langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), meningkatkan transparansi perdagangan, serta mengoptimalkan pendapatan negara dari komoditas strategis.
Firnando menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi pengelolaan ekspor nasional. Reformasi tersebut mewajibkan pelaporan ekspor SDA kepada PT DSI yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebagaimana diberitakan ANTARA News, Firnando menyatakan, “Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan arus ekspor, mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE), serta meminimalkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan kebocoran devisa” .
Menurut legislator Fraksi Partai Golkar itu, pada tahap awal kebijakan ini akan mencakup tiga komoditas strategis. Ketiganya adalah batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy yang sepanjang 2025 mencatat nilai ekspor sekitar 66,13 miliar dolar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional .
Firnando menilai potensi ekonomi yang sangat besar dari komoditas tersebut perlu dikelola secara lebih terintegrasi. Tujuannya agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Namun di balik dukungan penuhnya, Firnando memberikan catatan kritis yang sangat penting. Ia mengingatkan implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor.
“Implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor maupun menambah beban administratif bagi pelaku usaha,” ujarnya .
Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat selama ini eksportir kerap mengeluhkan tumpang tindih regulasi dan prosedur yang berbelit-belit. Jika PT DSI justru menambah birokrasi, maka tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi bisa meleset menjadi kontraproduktif.
Firnando juga menekankan pentingnya sinergi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan. Ia menyebut perlu kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perbankan, dan PT DSI dalam membangun sistem pengawasan rantai distribusi serta ekspor nasional .
Menurut Firnando, keberhasilan kebijakan PT DSI sangat bergantung pada efektivitas pengawasan di lapangan. Ia memastikan tidak boleh ada ruang bagi praktik ekspor ilegal maupun aktivitas di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Langkah ini penting untuk menjaga kepastian hukum serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi semua pelaku industri .
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Firnando menyatakan Komisi VI akan mengawal kinerja PT DSI secara ketat. Tujuannya agar badan usaha ini mampu menjalankan mandat pemerintah secara efektif, profesional, dan akuntabel tanpa membebani sektor riil.
“Keberhasilan PT DSI harus dapat diukur melalui peningkatan penerimaan negara, penguatan cadangan devisa, serta terciptanya sistem ekspor yang lebih transparan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dalam waktu yang relatif cepat,” kata Firnando .
Publik dan pelaku usaha kini menanti realisasi kebijakan ini. Apakah PT DSI akan menjadi solusi atas kebocoran devisa dan tata kelola ekspor yang selama ini bocor, atau justru menjadi “gerbang baru” birokrasi yang mengganggu arus perdagangan. Firnando Ganinduto telah memberi peringatan dini, kini tinggal eksekusi di lapangan yang akan membuktikan.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
