Jakarta, Polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale dinilai tidak semestinya berhenti pada perdebatan soal setuju atau tidak setuju terhadap isi film. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, justru melihat polemik itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
Idrus menilai bahwa kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, ia menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat karya, termasuk film dokumenter yang mengangkat isu-isu publik.
Namun, kata Idrus, kebebasan tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk menghadirkan fakta, data, dan informasi yang utuh kepada masyarakat. Kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru diperlukan dalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi instrumen koreksi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan publik.
Sebaliknya, ketika sebuah narasi dibangun dari potongan informasi yang tidak utuh, asumsi yang belum terverifikasi, atau generalisasi yang berlebihan, maka yang muncul bukan pencerahan, melainkan kebingungan dan bahkan potensi perpecahan di tengah masyarakat.
Sebagaimana diberitakan ANTARA News, dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026), Idrus menegaskan, “Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan.”
Idrus juga menyoroti salah satu persoalan mendasar yang masih muncul, yakni kecenderungan melihat berbagai isu melalui kacamata regionalisme yang sempit. Menurutnya, cara pandang seperti itu berbahaya karena dapat menggerogoti fondasi persatuan Indonesia yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.
“Patut disadari, sudah terlalu lama kesadaran kolektif kita diobok-obok oleh pola pikir yang secara halus tetapi terus-menerus menguatkan rasa nafsi-nafsi kedaerahan. Seolah-olah loyalitas pertama dan terakhir seseorang hanya kepada daerah asalnya, bukan kepada Indonesia,” ujar Idrus.
Tanpa disadari, masih banyak pihak yang memandang Indonesia dalam sekat-sekat wilayah yang sempit. Padahal, para pendiri bangsa membangun Indonesia di atas kesadaran kolektif bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan.
“Kerangka berpikir seperti itu bukan sekadar naif, tetapi sangat berbahaya karena menggerogoti sendi paling fundamental dari cita-cita kemerdekaan kita, yaitu Persatuan Indonesia,” tegas Idrus.
Meski demikian, Idrus mengaku tidak ingin terjebak dalam perdebatan mengenai motif di balik pembuatan film Pesta Babi. Ia menghormati hak para pembuat film untuk menyampaikan pandangan dan kritik melalui karya yang mereka hasilkan. Namun, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk memberikan penilaian secara kritis terhadap karya tersebut.
“Kalau ada yang menilai film itu sebagai kritik sosial yang murni, silakan. Tetapi kalau ada juga yang menduga terdapat kepentingan tertentu di balik narasi yang dibangun, itu juga merupakan bagian dari ruang demokrasi. Yang terpenting adalah semua pandangan tersebut diuji oleh fakta,” ujarnya.
Idrus juga mengajak para pembuat film, aktivis lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Merauke untuk datang langsung ke lapangan. Menurutnya, berdialog dengan masyarakat, petani, tokoh adat, serta pemerintah daerah penting dilakukan agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang.
Ia menilai, polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme dan memperluas perspektif kebangsaan. Menurutnya, Merauke bukan hanya wilayah di Papua Selatan, melainkan bagian dari kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global.
“Sudah saatnya kita berpikir dalam satu kerangka yang utuh, yaitu kerangka kepentingan Indonesia. Kreativitas harus dihormati, kebebasan berekspresi harus dijaga, kritik harus didengar. Tetapi fakta juga harus dihormati. Sebab tanpa fakta, demokrasi bisa kehilangan arah. Dan tanpa semangat kebangsaan, kritik tidak akan menghasilkan perbaikan yang bermanfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia,” pungkas Idrus.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
