Jakarta, Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026. Langkah ini dinilai sebagai upaya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026), mengatakan bahwa kepastian harga energi menjadi faktor krusial dalam menghadapi fluktuasi harga energi dunia yang masih sulit diprediksi. “Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat,” ujarnya.
“Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” lanjut Jamaludin. Ia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.
Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif. Sektor-sektor tersebut meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.
Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi juga berfungsi sebagai bantalan ekonomi nasional ketika terjadi goncangan harga energi global.
Sebagaimana diberitakan ANTARA News, Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik. Ia menyebutkan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 106,56 dolar AS per barel.
Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai 117,31 dolar AS per barel. Kondisi ini menjadi faktor pendukung bagi pemerintah untuk mempertahankan harga subsidi tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Selain menjaga keterjangkauan harga energi, Jamaludin mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut antara lain peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan program hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.
“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” kata Jamaludin.
Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi XII DPR RI menurut Jamaludin akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dukungan ini sekaligus bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut. Publik kini menanti realisasi komitmen ini di tengah dinamika harga minyak dunia yang masih fluktuatif.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
