Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 6 Oct 2023 19:28 WIB ·

Agun Gunandjar Sudarsa: Ubah Paradigma, Masyarakat Bukan Objek Tapi Harus Jadi Subjek Pembangunan


 Agun Gunandjar Sudarsa: Ubah Paradigma, Masyarakat Bukan Objek Tapi Harus Jadi Subjek Pembangunan Perbesar

Badung, Rakyat Menilai-Dalam rangka mendukung iklim ekonomi daerah yang inklusif, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengubah paradigma pembangunan. Yaitu, menjadikan masyarakat di daerah bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan.

Hal ini menjadi perhatiannya agar perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah tidak merusak sekaligus mengorbankan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali. Sebab itu, Agun mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI agar konflik Pulau Rempang tidak boleh terulang di seluruh Indonesia, termasuk di Bali.

“Paradigma pembangunan di daerah itu tetap harus mengacu kepada paradigma konstitusi, di mana perencanaan pembangunan itu harus sungguh sungguh melibatkan dan tidak menjadikan daerah itu sebagai objek, tapi mereka harus menjadi subjek pembangunan. Kami ingin Indonesia memiliki iklim perekonomian yang inklusif,” ucap Politisi Fraksi Golkar itu usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).

Ekonomi yang inklusif, tegasnya, akan menjamin pemerataan akses yang mana akan memperluas kesempatan dan kemakmuran pada seluruh lapisan masyarakat daerah. Ia juga menekankan paradigma ini akan membantu menciptakan masyarakat yang kuat dan tangguh menghadapi krisis.

“Kesenjangan ini hanya akan bisa diatasi kalau memang ada porsi keadilan. Ekonomi inklusif yang menjadi jawabannya. Jadi (perputaran) uang itu betul-betul diarahkan kepada setiap lapisan rakyat, tidak hanya menumpuk di perkotaan saja,” imbuhnya.

Diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS berencana menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Bali. Bernama ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, Kementerian ini akan melakukan sejumlah proyek infrastruktur untuk membangun konektivitas antar kota dan kabupaten berpotensi yang menggerakan perekonomian di Pulau Seribu Pura itu.

Beberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun di Bali di antaranya Pembangunan LRT; Pembangunan jalan lintas utara Bali; Membentuk shortcut Singaraja-Mengwitani dan Denpasar-Gilimanuk; Penyedian Air Baku di Kawasan Strategis DPP Revitalisasi Bali; Pembangunan Bandara Bali Baru; dan, Pembangunan Jalan KA Mengwitani-Singaraja.

“Pembangunan infrastruktur katakanlah sedang digalakan. Itu salah satu solusi untuk menjembatani (kesenjangan) agar kesenjangan ini berkurang secara gradual. Kesenjangan itu memang terjadi karena ada proses yang putus,” pungkas Agun.

Baca artikel sumber di {golkarpedia}

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penembakan PMI di Malaysia Bukan yang Pertama! Yahya Zaini: ‘Ini Kali Ketiga, Pemerintah Jangan Diam!’

31 January 2025 - 06:22 WIB

RUU Minerba Beri Kampus Izin Tambang! Hetifah Sjaifudian: ‘Harus Transparan, Jangan Sampai Jadi Ladang Eksploitasi!’

30 January 2025 - 08:53 WIB

Omnibus Law Politik di Depan Mata! Adies Kadir: “Partai Golkar Komit Kajian Holistik dan Komprehensif!”

20 January 2025 - 17:44 WIB

Ahmad Doli Tegaskan: ‘Parliamentary Threshold Harus Tetap Ada, Jangan Dihapus!’

20 January 2025 - 17:18 WIB

Bantuan Aspirasi Disalahgunakan, Firman Soebagyo: Jangan Main-Main, Ada Hukum Pidananya!

14 January 2025 - 14:41 WIB

Laut Dipagar Bambu 30 Km! Firman Soebagyo: ‘Ini Harus Dirobohkan, Jangan Biarkan Negara Dirampas!

12 January 2025 - 07:44 WIB

Trending di Parlemen