Rekam jejak Arief Rosyid Hasan kembali menjadi sorotan seiring menguatnya posisinya di lingkar kekuasaan Partai Golkar. Sosok yang kini dikenal sebagai orang kepercayaan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu justru menyimpan catatan kelam yang serius terkait integritas dan amanah, sebuah persoalan mendasar yang semestinya menjadi alarm dalam dunia organisasi dan politik.
Nama Arief Rosyid memang bukan figur baru di kalangan aktivis muda. Lahir di Makassar pada 1986 dan dikenal aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia pernah menjabat Ketua Umum PB HMI periode 2013-2015. Karier organisasinya berlanjut ke Dewan Masjid Indonesia (DMI), tempat ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Departemen Ekonomi.
Namun kepercayaan itu runtuh secara dramatis. Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, secara tegas memecat Arief Rosyid dari kepengurusan setelah terbukti memalsukan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DMI, Jusuf Kalla dan Imam Addaruqutni. Pemalsuan tersebut dilakukan dalam surat undangan resmi kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk menghadiri acara Kick Off Festival Ramadhan di Masjid Istiqlal pada April 2022.
Kasus ini bukan hanya persoalan pelanggaran administratif. DMI menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai amanah dan keabsahan dokumen kelembagaan. Fakta bahwa tanda tangan palsu itu digunakan untuk mengundang orang nomor dua di Indonesia membuat perkara ini kian fatal.
Skandal tersebut terungkap bukan dari pengakuan internal, melainkan setelah protokoler Istana melakukan verifikasi surat undangan. Ketika dikonfirmasi kepada Jusuf Kalla, barulah diketahui bahwa surat tersebut tidak pernah ditandatangani. Dari situlah penyelidikan internal DMI berjalan dan berujung pada pemecatan Arief Rosyid melalui rapat pleno pimpinan pusat DMI yang dihadiri langsung Jusuf Kalla dan jajaran pimpinan lainnya.
Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menegaskan bahwa pemalsuan tanda tangan merupakan persoalan serius dengan konsekuensi luas. Bahkan, DMI sempat membuka wacana membawa kasus ini ke ranah hukum karena dinilai tidak bisa ditolerir. Meski laporan kepolisian akhirnya tidak dilayangkan, keputusan pemecatan menjadi bukti bahwa tindakan Arief Rosyid telah melampaui batas etika dan kepercayaan organisasi.
Ironisnya, alih-alih tenggelam oleh rekam jejak tersebut, Arief Rosyid justru terus menanjak dalam orbit kekuasaan. Setelah aktif di dunia bisnis dan menjabat komisaris di sejumlah perusahaan, ia melebarkan pengaruh ke ranah politik nasional.
Ia tercatat sebagai pendukung Jokowi–Ma’ruf pada Pilpres 2019 dan kemudian kian dekat dengan Menteri ESDM yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Kedekatan itu berbuah posisi strategis. Arief Rosyid kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), organisasi sayap Partai Golkar. Langkah tersebut sekaligus menandai jejak politiknya yang mengikuti jalur kekuasaan Bahlil Lahadalia di partai berlambang pohon beringin.
Sekali lagi, sangat ironis. Bahwa rekam jejak pemalsuan tanda tangan pimpinan nasional, yang semestinya menjadi catatan merah soal integritas, justru tidak menjadi penghalang bagi Arief Rosyid untuk mendapatkan kepercayaan baru. Padahal, amanah dan kejujuran merupakan fondasi utama dalam organisasi kemasyarakatan, apalagi partai politik.
Kasus DMI menjadi cermin penting: kepercayaan yang disalahgunakan bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut moral, etika, dan legitimasi kepemimpinan. Ketika sosok dengan catatan seperti itu justru diberi ruang strategis di organisasi politik, publik berhak mempertanyakan standar integritas dan arah pembinaan kader ke depan.
Dalam politik, kekuasaan memang sering membuka jalan kedua. Namun rekam jejak tak pernah benar-benar hilang. Dan bagi Arief Rosyid, pemecatan karena pemalsuan tanda tangan Jusuf Kalla tetap menjadi noda serius yang sulit dihapus, terutama ketika ia kini berada di jantung kekuasaan Partai Golkar, dan senantiasa berada di samping Bahlil Lahadalia.
