Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka apresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata sektor pertambangan nasional, termasuk evaluasi dan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.
Menurut Beniyanto, kebijakan yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut adalah langkah strategis memperkuat tata kelola sektor minerba, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Langkah pemerintah saat ini menunjukkan keberanian membenahi sektor pertambangan, tak hanya dari sisi peningkatan produksi, tapi juga penataan izin, kepatuhan terhadap tata ruang, serta perlindungan kawasan hutan dan lingkungan,” ujar legislator Partai Golkar asal dapil Sulawesi Tengah itu.
Beniyanto menilai, evaluasi menyeluruh terhadap IUP, termasuk pencabutan izin di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, menjadi momentum penting memperbaiki struktur pengelolaan sektor pertambangan yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.
Di sisi lain, Bendahara Balitbang DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa kebijakan ini harus berjalan seiring dengan penguatan hilirisasi mineral dan batubara agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Penertiban IUP dan penguatan hilirisasi harus berjalan beriringan. Kita ingin sektor tambang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, industri turunan, serta lapangan kerja di dalam negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai menilai bahwa langkah pemerintah menertibkan perizinan tambang akan beri efek positif terhadap peningkatan kualitas investasi di sektor minerba.
“Karena hanya pelaku usaha yang patuh dan memiliki kinerja baik yang dapat beroperasi, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan transparansi, termasuk melalui sinkronisasi dengan RKAB agar produksi tetap terkendali dan sesuai kebutuhan nasional,” paparnya.
Sebagai mitra pemerintah, Beniyanto menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendukung sekaligus mengawal implementasi kebijakan penataan sektor pertambangan agar tetap berada pada jalur kepentingan nasional serta memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil dan masyarakat luas. {golkarpedia}
