JAKARTA, rakyatmenilai.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski siswa sedang memasuki masa libur sekolah. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan asupan nutrisi anak-anak Indonesia tetap terjaga secara konsisten.
Menurut Hetifah, kebutuhan gizi seorang anak tidak lantas berhenti saat aktivitas belajar-mengajar di sekolah libur. Terlebih bagi keluarga di kelompok rentan, masa libur sekolah justru berisiko menurunkan kualitas asupan makanan yang dikonsumsi anak di rumah.
“Urgensinya terletak pada upaya menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak. Libur sekolah tidak otomatis berarti kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik di rumah,” ujar Hetifah Sjaifudian sebagaimana dikutip dari laporan Antaranews, Rabu (24/12/2025).
Solusi Praktis: Menu Kering dan Pemberdayaan UMKM
Politisi senior Partai Golkar ini memberikan sejumlah catatan strategis kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan MBG di masa liburan berjalan efektif dan efisien. Salah satu saran utamanya adalah penyesuaian jenis makanan yang didistribusikan.
Hetifah mengusulkan agar selama masa libur, MBG diberikan dalam bentuk menu kering atau makanan yang memiliki daya simpan lebih lama agar lebih praktis bagi penerima manfaat.
“Menu seperti abon, roti, atau bolu bisa menjadi pilihan karena lebih aman dan mudah dalam pendistribusian. Selain itu, kami menyarankan penguatan kerja sama dengan UMKM lokal untuk menjaga suplai bahan baku sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.
BGN Bantah Paksaan, Tekankan Fleksibilitas Distribusi
Menanggapi berbagai dinamika di lapangan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pemberian MBG selama liburan bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan bagi siswa maupun sekolah.
Nanik menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya akan mengantarkan hidangan sesuai permintaan sekolah. Bahkan, pengambilan makanan bisa diwakilkan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya agar tidak mengganggu waktu libur siswa.
“Anak-anak tidak dipaksa datang ke sekolah. Silakan diambil ibunya atau ayahnya. Jika sekolah atau wali murid tidak berkenan menerima, maka tidak apa-apa dan tidak dipaksa,” jelas Nanik.
Optimalisasi Anggaran: Dari 6 Juta ke 50 Juta Penerima Manfaat
Pihak BGN juga menepis tudingan bahwa penyaluran di masa libur hanya demi menghabiskan sisa anggaran. Sebaliknya, BGN mengklaim telah melakukan penghematan dan efisiensi yang luar biasa pada tahun anggaran 2025.
Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, BGN yang semula menargetkan 6 juta penerima manfaat, kini mampu menjangkau hingga 50 juta anak Indonesia serta kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B).
Hetifah Sjaifudian menutup catatannya dengan menekankan pentingnya akurasi data antara sekolah, wali murid, dan SPPG agar distribusi tetap tertib dan tepat sasaran. Komitmen ini dipandang sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas melalui penguatan gizi nasional yang berkelanjutan. {}
