Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 30 Nov 2024 11:31 WIB ·

Pemerintah Ingin Stop Impor Beras Tahun 2025, Bamsoet: Hati-hati Ini Komoditas Paling Sensitif!


 Pemerintah Ingin Stop Impor Beras Tahun 2025, Bamsoet: Hati-hati Ini Komoditas Paling Sensitif! Perbesar

Senayan, rakyat menilai — Tekad pemerintah untuk berhenti impor beras pada 2025 patut diapresiasi dan didukung. Namun, ia mengingatkan tekad berhenti impor beras itu hendaknya berpijak pada prognosa yang penuh kehati-hatian dengan perhitungan akurat.

“Jangan lupa bahwa beras adalah komoditas paling sensitif karena berkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Apa pun model kebijakannya, pemerintah wajib memastikan bahwa ketersediaan beras harus selalu cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, dan dengan harga terjangkau,” kata anggota DPR RI merangkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan di Gedung Parlemen, Selasa (26/11/2024), dikutip dari Ngopi Bareng.

Impor beras dalam beberapa tahun belakangan ini dinilai sebagai langkah realistis yang harus dilakukan. Setidaknya sebagai respon terhadap laporan tentang defisit produksi beras di dalam negeri. Kalau defisit itu tidak ditutup dengan beras impor, akan terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri. Kelangkaan menjadi alasan untuk menaikkan harga. Ketika beras langka dan harga melonjak, masyarakat menjadi tidak nyaman.

Sebagaimana diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indonesia tidak akan impor beras pada 2025. Impor beras dihentikan karena total kebutuhan beras pada tahun mendatang diperkirakan sudah bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Informasi ini menggembirakan karena menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, semua institusi terkait mulai fokus pada peningkatan produksi beras. Langkah awalnya mencetak sawah seluas 750 ribu hektare selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027. Tambahan areal sawah itu akan menambah volume produksi 2,5 juta ton beras.

Pemerintah perlu berhati-hati dan sebaiknya belajar dari pengalaman, karena mencetak sawah baru pada 2025 belum tentu bisa menutup defisit beras produksi dalam negeri. Tahun lalu, Indonesia impor beras 3,5 juta ton ketika volume produksi dalam negeri per 2023 mencapai 31,10 juta ton, dan kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 22.639.224 ton.

Tahun 2024 ini, kebutuhan beras nasional diperkirakan 31,2 juta ton, ketika produksi dalam negeri diproyeksikan 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dari tahun sebelumnya.

Selain mencetak areal sawah atau memperluas areal panen padi, ada dua faktor lain yang juga perlu diprioritaskan. Pertama adalah irigasi atau sistem pengairan sawah. Dan kedua, memperhitungkan perubahan pola hujan akibat perubahan iklim.

Perubahan pola hujan sudah menghadirkan ekses, antara lain gagal panen. Pengalaman tahun 2023 menunjukan data tentang 50.469 hektar sawah yang gagal panen atau puso akibat banjir. Itu sebabnya, produksi padi tahun lalu turun 1,40 persen.

Bamsoet merupakan Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7. Juga dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur, Trisakti dan Jayabaya.

Artikel ini telah tayang di golkarpedia.com

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Zulfikar Arse Sadikin: Angka Golput Tinggi di 7 Provinsi, Ini Penyebabnya

7 December 2024 - 07:07 WIB

Ilham Permana: Kebijakan Menperin Agus Gumiwang Bikin Investasi Apple Rp15,8 Triliun Masuk Indonesia

6 December 2024 - 20:38 WIB

Bambang Patijaya Memastikan Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Dukung Tukang Ojol Tetap Dapat BBM Bersubsidi

6 December 2024 - 07:42 WIB

Cegah Kriminalisasi Terhadap Guru, Karmila Sari Desak Sekolah Tingkatkan Peran TPPK

5 December 2024 - 14:34 WIB

Soedeson Tandra Menolak Usulan PDIP, Tempatkan Kembali Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

1 December 2024 - 07:02 WIB

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Gebrakan Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan dan Penyederhanaan Administrasi Guru

29 November 2024 - 15:56 WIB

Trending di Parlemen