JAKARTA, rakyatmenilai.com – Menutup tahun 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melontarkan pernyataan paling keras terkait carut-marut tata kelola sumber daya alam nasional. Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan “perang total” terhadap praktik mafia tambang yang selama ini menggerogoti potensi pendapatan negara dan merusak iklim investasi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pembersihan besar-besaran terhadap oknum-oknum yang mencoba bermain di luar koridor hukum. Bahlil memastikan bahwa kedaulatan sumber daya alam harus kembali ke tangan rakyat sesuai amanat konstitusi.
”Kita akan babat habis mafia tambang. Tidak boleh ada lagi kekuatan di luar negara yang mengatur tata kelola sumber daya kita. Ini komitmen kami untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil Lahadalia sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber media nasional, Rabu (31/12/2025).
Sanksi Berat bagi Perusahaan Pembangkang
Selain menyasar mafia, Bahlil juga memberikan peringatan terakhir bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kerap mengabaikan kewajiban kepada negara. Ia menyoroti perusahaan-perusahaan yang hanya sekadar “memegang kertas” izin tanpa melakukan aktivitas produksi atau sengaja menunggak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kementerian ESDM kini tengah melakukan penyisiran mendalam terhadap ribuan izin tambang. Perusahaan yang ditemukan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, dan administratif akan langsung dicabut izinnya tanpa kompromi.
”Bagi perusahaan yang tidak menggubris kewajiban negara, baik itu PNBP maupun tanggung jawab lingkungan, akan kami tindak tegas. Jangan berpikir bisa berlindung di balik koneksi. Aturan adalah aturan,” tulis laporan yang mengutip pernyataan Menteri ESDM tersebut.
Hilirisasi dan Dana Pro-Rakyat
Penataan ulang sektor pertambangan ini, menurut Bahlil, memiliki korelasi langsung dengan kesuksesan agenda hilirisasi dan pembiayaan program strategis nasional. Dengan menutup kebocoran yang disebabkan oleh mafia dan perusahaan nakal, pemerintah yakin pendapatan negara akan melonjak tajam.
Dana yang terkumpul dari sektor mineral dan energi ini nantinya akan dialokasikan untuk program-program pro-rakyat, mulai dari penguatan sektor kesehatan, pendidikan, hingga mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.
Fokus Utama Penataan Tambang Bahlil Lahadalia:
- Pemberantasan Mafia: Memutus rantai permainan izin dan praktik tambang ilegal yang merusak pasar.
- Audit Kewajiban Negara: Menagih tunggakan PNBP dan memastikan setoran negara tidak dikorupsi.
- Keadilan Investasi: Menciptakan iklim bisnis yang transparan agar investor jujur dapat berkembang.
- Kedaulatan Energi: Memastikan hasil tambang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).
Sikap tanpa kompromi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar ini diharapkan menjadi momentum transformasi sektor ESDM di tahun 2026, sehingga kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan pemerintah. {}
