JAKARTA, rakyatmenilai.com – Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kini tengah menjadi pusat polemik di ruang publik. Di tengah perdebatan antara pemilihan langsung atau kembali ke DPRD, Wakil Ketua Baleg DPR RI yang juga politisi senior Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, melemparkan usulan revolusioner: Pilkada ke depan sebaiknya hanya memilih kepala daerah saja tanpa paket wakil.
Doli menilai, pemisahan jabatan kepala daerah dan wakil dalam proses pemilihan dapat menjadi solusi atas berbagai dinamika politik daerah, termasuk efisiensi anggaran. Menurutnya, usulan ini berlaku baik dalam skema pemilihan langsung maupun jika nantinya diputuskan melalui DPRD.
“Saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepala daerahnya saja. Jadi bukan paket kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari rakyatmerdeka.id, Kamis (1/1/2026).
Mengapa Tanpa Wakil? Menghapus Matahari Kembar
Penjelasan di balik usulan “tanpa paket” ini berakar pada evaluasi mendalam terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Selama ini, sistem paket sering kali melahirkan fenomena “pecah kongsi” antara kepala daerah dan wakilnya hanya dalam hitungan tahun pertama menjabat. Hal ini terjadi karena keduanya sama-sama merasa memiliki mandat politik dari rakyat atau partai pengusung yang berbeda.
Dengan tidak mempaketkan wakil dalam pemilihan, jabatan Wakil Kepala Daerah ke depan diusulkan untuk diisi melalui jalur penunjukan oleh kepala daerah terpilih atau diambil dari unsur birokrasi profesional (PNS senior).
Langkah ini bertujuan agar Wakil Kepala Daerah murni menjadi support system yang fokus pada manajemen administrasi dan pelayanan publik, sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan atau “matahari kembar” yang menghambat roda pembangunan di daerah.
Bedah Tiga Opsi Strategis Hasil Kajian Golkar
Doli mengungkapkan bahwa DPP Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja intensif selama 1,5 tahun. Tim ini telah merumuskan tiga opsi utama untuk masa depan Pilkada di Indonesia:
- Opsi Pertama: Pilkada tetap secara langsung oleh rakyat untuk posisi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Opsi Kedua: Seluruh tingkat kepemimpinan daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD.
- Opsi Ketiga (Asimetris): Pemilihan Gubernur oleh DPRD, sementara Bupati dan Wali Kota dilakukan secara asimetris atau hybrid.
“Pertimbangan utama mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah tingginya biaya politik. Bukan hanya biaya penyelenggaraan, tapi biaya politik ‘lainnya’ yang jauh lebih tinggi dan memicu praktik money politics,” jelas legislator asal Partai Golkar tersebut.
Gerindra Setuju Efisiensi, PDIP dan Buruh Beri Catatan
Dukungan terhadap efisiensi anggaran juga datang dari Sekjen Partai Gerindra, Sugiono. Ia memaparkan data lonjakan dana hibah APBD untuk Pilkada, dari sekitar Rp 7 triliun pada 2015 menjadi lebih dari Rp 37 triliun pada 2024. Angka fantastis ini dinilai lebih produktif jika dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat.
Namun, suara berbeda datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang meminta agar kebijakan ini tidak diambil berdasarkan selera politik sesaat. Senada, Wakil Presiden Partai Buruh, Said Salahuddin, menegaskan bahwa persoalan biaya tidak boleh mengabaikan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa “konsep baru” yang digodok Golkar berupaya menggabungkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dengan penyelenggaraan yang murah, efisien, dan bebas dari praktik vote buying. {}
