Jakarta, Ketimpangan infrastruktur dan kendala geografis ekstrem di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kerap memicu peningkatan biaya logistik yang signifikan. Kondisi ini juga menyebabkan risiko proyek mangkrak jika pembangunan gedung dapur baru dipaksakan dari nol di tengah medan yang sulit dijangkau.
Untuk menyiasatinya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah taktis yang dinilai sangat realistis. Langkah tersebut adalah merevitalisasi fungsi kantin sekolah yang sudah tersedia di berbagai wilayah 3T, mengubahnya menjadi dapur penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Strategi adaptif ini menjadi penyelamat darurat agar intervensi gizi bagi anak-anak di pelosok negeri dapat segera berjalan. Program MBG pun tidak perlu tertahan oleh lamanya masa konstruksi fisik yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di daerah terpencil.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah realistis BGN ini. Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak boleh tertunda hanya karena kendala konstruksi fisik yang berada di luar kendali program.
Sebagaimana diberitakan Golkar2029.com, Waketum PP KPPG ini menilai bahwa pemanfaatan kantin lokal adalah jalan keluar tercepat. Langkah ini dinilai sangat efektif untuk menyelamatkan hak kesehatan generasi muda di daerah pelosok tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan.
“Pemenuhan gizi anak-anak di usia pertumbuhan memiliki tenggat waktu krusial yang tidak bisa ditunda. Memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada jauh lebih logis dan cepat eksekusinya ketimbang kita memaksakan proyek fisik baru di medan geografis yang sulit,” ungkap Ranny.
Selain efisiensi dari sisi infrastruktur fisik, Bendahara Umum DPP Ormas MKGR ini juga memuji langkah taktis BGN lainnya. Ia mengapresiasi kebijakan BGN yang membuka peluang pendanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema non-APBN.
Alternatif pendanaan yang dimaksud antara lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, BGN juga membuka ruang bagi hibah asing yang ingin berkontribusi dalam program gizi nasional.
“Terobosan BGN membuka ruang bagi dana CSR untuk membiayai operasional SPPG adalah langkah cerdas. Ini wujud gotong royong nyata sektor swasta membantu meringankan beban APBN demi masa depan gizi anak bangsa,” tambah Ranny.
Langkah ini menjadi bukti bahwa program MBG tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Keterlibatan swasta dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan gizi hingga ke sudut-sudut terpencil Indonesia.
Meski demikian, legislator Partai Golkar asal kota Depok dan Kota Bekasi ini memberikan catatan penting. Ia meminta BGN untuk menetapkan standarisasi sanitasi dan higienitas yang ketat pada kantin-kantin sekolah yang akan difungsikan sebagai dapur MBG.
Standar kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh berbeda antara dapur yang dibangun khusus dengan kantin yang direvitalisasi. Anak-anak di wilayah 3T berhak mendapatkan kualitas makanan yang sama baiknya dengan anak-anak di perkotaan.
“Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk memastikan implementasi kebijakan ini di lapangan guna menjaga kualitas nutrisi yang diterima anak-anak di wilayah perbatasan tetap setara dengan wilayah perkotaan,” pungkas Ranny.
Dengan strategi adaptif ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak di daerah tertinggal dalam waktu yang lebih cepat. Revitalisasi kantin sekolah terbukti menjadi solusi cerdas di tengah keterbatasan infrastruktur dan geografis yang ekstrem.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
