Senayan, rakyat menilai — Langkah berani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Di tengah sorotan publik terhadap aktivitas tambang nikel, Soedeson tampil membela Bahlil sebagai sosok yang bertanggung jawab dan tak lari dari persoalan.
“Sikap Pak Bahlil patut kita apresiasi. Beliau tidak cuci tangan, justru menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan prinsip keberlanjutan,”
tegas Soedeson kepada Tribunnews, Selasa (10/6/2025).
Empat perusahaan tambang yang izinnya resmi dicabut: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan eksplorasi, dan itu pun kini berada di bawah pengawasan ketat.
Soedeson mewanti-wanti publik untuk tidak menelan mentah-mentah narasi di media sosial yang kerap tidak sesuai realita.
“Banyak informasi visual dan narasi di media sosial yang tidak sepenuhnya akurat. Ini bisa membentuk persepsi keliru. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,”
ujarnya.
Lebih jauh, Soedeson menegaskan pencabutan izin hanyalah langkah awal. Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap PT Gag Nikel agar tak ada ruang lagi bagi perusakan lingkungan atau pengabaian terhadap masyarakat lokal.
“Meski hanya satu perusahaan yang tersisa, kita tidak boleh lengah. PT Gag Nikel harus diawasi secara menyeluruh,”
tegasnya.
Dari Istana Kepresidenan, Menteri Bahlil Lahadalia mengklarifikasi bahwa Pulau Gag bukan bagian dari kawasan Geopark Raja Ampat, serta secara geografis lebih dekat ke Maluku Utara.
“Dan dia (Pulau Gag) bukan merupakan bagian dari kawasan dari Geopark,”
jelas Bahlil.
“Pulau Gag ke sini ini (Piaynemo) kurang lebih sekitar 42 kilometer. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara,”
tambahnya.
Golkar, lewat suara lantang Soedeson, kembali menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat dan lingkungan. Tak ada kompromi bagi perusak alam—sekalipun izinnya lama, tindakan tegas tetap harus jalan.
sumber: golkarpedia
