NTB, RakyatMenilai.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmen kuatnya dalam memberantas korupsi dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah NTB Tahun 2025. Acara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, seorang kader Partai Golkar, ini menjadi penegasan bahwa upaya membersihkan birokrasi menjadi prioritas utama.
Dalam Rakor yang berlangsung pada Senin, 1 September 2025, Wagub Indah Dhamayanti Putri memaparkan bahwa Pemprov NTB telah mempercepat pemenuhan data Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) hingga mencapai 49,26 persen per 27 Agustus 2025.
Menurutnya, meski capaian sementara ini mendapat penilaian 38,19 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angka tersebut menjadi catatan penting untuk perbaikan. Pemprov NTB pun mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dengan inspektorat guna mempercepat pemenuhan indikator.
Lebih lanjut, Wagub meminta para bupati dan wali kota se-NTB untuk menyiapkan strategi jitu dalam mengatasi kendala yang ada. Ia juga menekankan pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai tolok ukur utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Integritas birokrasi tidak hanya diukur dari dokumen, tetapi juga dari persepsi dan pengalaman masyarakat dalam menerima layanan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Wagub yang juga kader Partai Golkar ini berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menunjukkan integritas birokrasi melalui tindakan nyata. Hal ini, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah NTB dan membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh pada pemberantasan korupsi.
