Jakarta, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkap fakta mencengangkan. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, terdapat lebih dari 314.000 peluang kerja di 10 negara penempatan utama yang tersebar di berbagai sektor, termasuk kesehatan.
Namun, dari jumlah yang sangat besar itu, baru sekitar 24 persen yang berhasil terisi atau dilamar. Artinya, 76 persen lowongan atau sekitar 238.000 kesempatan kerja menganggur tanpa pelamar, di tengah tingginya angka pengangguran dan besarnya kebutuhan lapangan kerja di dalam negeri.
“Permintaan dari luar negeri sangat tinggi tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa,” kata Mukhtarudin dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Sebagaimana diberitakan Antaranews, ia menilai pasokan lulusan SMK maupun perguruan tinggi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja global yang menuntut standar teknis, sertifikasi, serta kemampuan bahasa asing.
“Artinya, ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar,” ujar Mukhtarudin.
Fenomena ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara kualitas lulusan dalam negeri dengan standar global. Banyak lulusan belum memenuhi standar teknis, sertifikasi, maupun penguasaan bahasa yang diminta oleh pemberi kerja di negara tujuan.
Kementerian P2MI mencatat bahwa transformasi sektor pekerja migran tengah bergeser dari pekerjaan informal (seperti asisten rumah tangga) ke sektor formal profesional dengan keterampilan menengah hingga tinggi (middle to high skill). Era penempatan pekerja migran sektor domestik tanpa keahlian harus segera diakhiri.
Permintaan tenaga kerja luar negeri dalam jumlah besar ini merupakan bagian dari target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500.000 pekerja migran Indonesia pada tahun 2026. Namun, tanpa perbaikan kualitas SDM, target tersebut akan sulit tercapai.
Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut, Kementerian P2MI mendorong kerja sama lintas sektoral dengan menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas vokasi dan pelatihan, termasuk Bappenas. Kerja sama itu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran agar dapat mengisi peluang kerja formal di pasar global.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi rancangan besar dan peta jalan yang disiapkan Kementerian P2MI. Ia menilai program-program yang disusun sudah komprehensif, terutama dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran.
“Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah duta Indonesia,” kata Rachmat.
Menurut dia, kualitas pelindungan dan pembekalan kompetensi pekerja migran sangat penting karena akan mencerminkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di mata dunia. “Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia,” ujarnya.
Untuk mendukung program strategis Kementerian P2MI, seperti Migrant Center, integrasi vokasi, dan program Quick Win SMK Global, Rachmat menyatakan Bappenas siap memperkuat dukungan dari sisi perencanaan dan penganggaran nasional.
Jika kesenjangan kompetensi ini tidak segera diatasi, Indonesia akan kehilangan peluang emas untuk meningkatkan devisa negara melalui penempatan tenaga kerja terampil di kancah global. Sebaliknya, jika mismatch bisa diatasi, bukan hanya 314 ribu lowongan yang akan terisi, tetapi juga terbuka peluang lebih besar bagi generasi muda Indonesia untuk bekerja di sektor formal yang lebih menjanjikan.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
