Jakarta, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR RI Nurdin Halid mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pangan dalam negeri untuk konsumsi jamaah haji dan umrah Indonesia di Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Menurut Nurdin, nilai ekonomi yang mengalir untuk sektor konsumsi ini mencapai angka yang sangat fantastis namun sayangnya belum sepenuhnya dinikmati oleh petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam negeri.
“Dengan jumlah jamaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 jamaah, nilainya mencapai Rp60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita,” kata Nurdin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/5/2026), sebagaimana diberitakan Antaranews.
Angka ini tergolong sangat monumental, mengingat anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, hanya berkisar Rp50 triliun lebih. Perputaran uang sebesar Rp60 triliun per tahun untuk urusan konsumsi dua ritus ibadah ini seharusnya mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional jika dikelola secara optimal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengungkapkan fakta pahit bahwa potensi raksasa tersebut saat ini justru menguap dan dinikmati oleh negara lain. Pasokan bahan pangan untuk katering jamaah haji Indonesia masih bergantung pada produk impor dari Thailand, Vietnam, Brasil, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.
“Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil,” tegas Nurdin.
Dapur penyedia makanan segar (fresh food) di Arab Saudi umumnya mendapatkan komoditas pokok seperti beras, daging ayam, dan ikan melalui importir yang bekerja sama dengan berbagai negara penyuplai asing. Fakta ini sangat ironis mengingat Indonesia sebenarnya merupakan negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam hayati yang melimpah.
Selama ini, Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan berbagai koordinasi bersama Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait untuk mendorong pemenuhan pangan lokal. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor dari Vietnam dan Thailand masih sangat besar untuk kebutuhan konsumsi jemaah kita sendiri.
Jika pasar raksasa yang “pasti ada” setiap tahun ini (karena kuota haji sudah ditentukan), seperti yang diutarakan Nurdin, bisa diisi oleh pangan lokal, maka dampaknya akan luar biasa bagi ekonomi pedesaan. Setiap kilogram beras yang dikirim, setiap ekor ayam yang dipotong, akan menjadi darah segar bagi perekonomian para petani dan peternak di seluruh nusantara.
Nurdin menilai bahwa momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pelaku usaha nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur.
“Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur,” ujarnya.
Untuk memutus ketergantungan ini, Nurdin meminta pemerintah untuk membentuk sebuah satuan tugas (satgas) khusus logistik pangan haji dan umrah. Satgas tersebut nantinya akan bertugas menjembatani produsen lokal dengan penyedia jasa katering di Arab Saudi, serta mengatasi kendala sertifikasi halal, pengawetan, dan pengiriman lintas negara.
Sektor logistik dan katering haji dan umrah perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang lebih berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong optimalisasi rantai pasok makanan pokok Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.
Diskusi bersama tokoh nasional di Makkah beberapa waktu lalu juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat. Inti dari diskusi tersebut adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan terus menerus dinikmati oleh negara lain.
“Inti diskusi, bagaimana pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama pengelolaan sumber daya alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Nurdin.
Jika langkah ini berhasil dijalankan, maka Jamaah Haji Indonesia tidak hanya mendapatkan pahala ibadah, tetapi secara tidak langsung turut berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional dan menyejahterakan para saudaranya di kampung halaman, sebuah berkah yang berlipat ganda bagi bangsa.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
