RAKYATMENILAI.COM – Partai Golkar meluruskan kabar yang beredar di publik mengenai bursa calon pengganti Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI. Isu yang menyebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia masuk dalam bursa tersebut dipastikan tidak berdasar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa hingga saat ini, partainya belum pernah mencari sosok pengganti posisi Adies Kadir yang dinonaktifkan sejak awal September 2025.
“Enggak, sekali lagi. Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan itu,” ujar Idrus Marham, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Hormati Tahapan dan Mekanisme Resmi
Menurut Idrus Marham, kabar mengenai wacana pencalonan Doli adalah hal yang tidak berdasar. Ia menilai, sangat tidak etis jika partai sudah mendahului pembahasan resmi, sementara tindak lanjut soal penonaktifan Adies Kadir dari DPR masih berjalan.
“Karena memang ini kan proses masih jalan, ya sangat tidak etis, proses masih jalan sudah mendahului,” kata Idrus Marham.
Idrus Marham menekankan, Golkar menghormati setiap tahapan politik yang berlaku, termasuk mekanisme dan prosedur internal partai sebelum mengambil keputusan terkait posisi strategis di DPR.
“Di dalam proses politik itu ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaannya ada nilai, ada prosedur, ada mekanisme, dan semua itu harus kita hormati,” kata Idrus Marham.
Keputusan Belum Dibahas: Termasuk Status Adies
Idrus Marham memastikan bahwa hingga kini Golkar belum membicarakan rencana penggantian Adies Kadir dari parlemen. Semua keputusan akan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di DPR dan kebijakan partai ke depan.
“Sampai pada hari ini kita belum pernah bicarakan itu. Saya punya keyakinan Ketua Umum akan menghargai proses itu, menghargai hak-hak anggota Partai Golkar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan dilaksanakan di DPR,” ujar dia.
Saat ditanya apakah posisi Wakil Ketua DPR RI kemungkinan dikembalikan lagi kepada Adies Kadir, Idrus Marham menegaskan bahwa semua hal itu juga belum dibahas.
“Kalau belum dibicarakan, ya belum. Belum kita bicarakan itu, karena biarlah berproses semua. Ada mekanisme yang harus kita hargai. Jangan kita mendahului mekanisme itu,” kata dia.
Sebagai informasi, Adies Kadir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 1 September 2025 setelah menjadi sorotan publik terkait penjelasannya mengenai rincian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan. Selain Adies Kadir, sejumlah anggota DPR dari fraksi lain juga dinonaktifkan oleh partainya karena berbagai kontroversi publik.
