Jakarta, rakyatmenilai.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid melakukan blusukan dan inspeksi langsung terhadap kesiapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui PT Pos Indonesia (Persero) di layanan pos universal (LPU) di pelosok Bali. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan Presiden Prabowo Subianto sampai hingga daerah-daerah kurang terjangkau.
Di Kantor Pos Blahkiuh, Kabupaten Badung, Minggu (2/11/2025), Meutya Hafid menjelaskan peran strategis Kantor Pos. “LPU ini kaki tangan dari PT Pos dan dalam hal bansos adalah kaki tangan pemerintah untuk bisa masuk hingga ke titik-titik pelosok termasuk daerah 3T,” kata Meutya Hafid, seperti dilansir dari Antaranews.
Kejar Target Prabowo 20 November
Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan bank himbara dan PT Pos untuk menyalurkan BLT kepada sebanyak 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai kebijakan insentif ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran harus selesai pada 20 November 2025.
Meutya Hafid mengecek kesiapan mulai dari konektivitas di lapangan, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, hingga kemungkinan bantuan digitalisasi ke depan.
Dari pengecekan tersebut, ditemukan bahwa Kantor Pos kebagian menyalurkan BLT kepada 17-18 juta KPM. Pada tahap pertama pertengahan Oktober lalu, mereka telah menyalurkan bantuan kepada 600 ribu KPM.
“Saya tanya sisanya, katanya sisanya akan segera dilakukan di tahap berikutnya dan kesiapannya tadi saya tanya juga infrastrukturnya siap, SDM-nya siap, dan di tahap pertama Oktober lalu penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat,” ujar Meutya Hafid. Ia juga senang mengetahui bahwa masyarakat yang tidak mengambil BLT akan didatangi dan diberikan langsung ke rumahnya.
Tantangan Validasi dan Wacana Digitalisasi
Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan bahwa dari total 35,046 juta KPM BLT, sekitar 16 juta keluarga adalah penerima reguler dan sisanya baru menerima kali ini, yang berarti banyak yang belum memiliki rekening aktif.
Haris menjelaskan bahwa tugas mereka adalah memvalidasi data penerima sebelum lanjut menyalurkan. “Perlu dipastikan apakah masih aktif karena itu perlu validasi, sampai sekarang masih koordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Meutya Hafid membuka peluang dilakukannya digitalisasi dalam sistem penyaluran bantuan ke depannya untuk mempercepat proses. Ia menekankan bahwa percepatan tersebut harus dilakukan tanpa mengurangi makna dan semangat empati terhadap para penerima manfaat.
{…}
