JAKARTA — Langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di kawasan sensitif Raja Ampat kembali menuai apresiasi luas. Salah satu dukungan kuat datang dari Ketua Umum LKBH Djoeang Indonesia, Achmad Taufan Soedirdjo, yang menyebut tindakan itu sebagai cerminan nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil dan pelaku UMKM di sektor energi dan pertambangan.
“Keputusan Menteri ESDM ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola sumber daya alam secara adil dan transparan,” ujar Taufan, yang juga Waketum DPP Ormas MKGR dan Ketum Pormas MKGR, Sabtu (7/6/2025), seperti dikutip dari Kompas.
Sebagai kader muda Partai Golkar, Taufan menilai keputusan Bahlil bukan hanya soal ekologi, tapi juga strategi nasional. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan semangat hilirisasi industri nikel yang tengah digaungkan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah dan kemandirian ekonomi nasional.
“Hilirisasi jadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dan memperkuat peran pelaku usaha nasional di sektor energi dan mineral,” lanjutnya.
Dalam pernyataan sebelumnya, Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa hilirisasi merupakan pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang tak menentu. Ia tak menampik adanya tekanan dari kekuatan luar, namun menegaskan dirinya tak akan mundur dalam menjalankan kebijakan nasionalis tersebut.
“Keputusan ini adalah bentuk ketegasan negara. Kami akan tetap konsisten menjalankan amanat nasional, demi masa depan energi yang berdaulat,” tegas Bahlil.
Langkah penghentian sementara terhadap tambang di Raja Ampat disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pegiat lingkungan dan tokoh adat Papua. Mereka menilai Bahlil telah menunjukkan teladan dalam memprioritaskan kepentingan rakyat dan kelestarian alam di atas kepentingan korporasi.
Taufan pun menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa keputusan Bahlil layak didukung dan dikawal. “Langkah ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan SDA yang berkelanjutan, inklusif, dan patut didukung agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
