Jakarta, Gelombang protes dari investor China mengemuka setelah Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi keluhan terkait sejumlah kebijakan di sektor pertambangan yang dinilai memberatkan dan menciptakan ketidakpastian usaha, terutama di industri nikel dan hilirisasi mineral.
Merespons hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak investor dan Kedutaan Besar China tetap berjalan meskipun ia belum menerima langsung surat protes tersebut.
“Saya belum dapat surat itu,” kata Bahlil saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (14/5/2026), sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Meski belum menerima salinan resmi, Bahlil memastikan telah menjalin komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar China di Indonesia. “Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik,” ujarnya.
Dalam komunikasi tersebut, Bahlil memberikan penjelasan teknis mengenai berbagai kebijakan sumber daya mineral terbaru yang menjadi keluhan investor. Ia juga berdiskusi dengan Duta Besar China terkait kebijakan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Para investor China dalam suratnya menyoroti setidaknya enam poin utama. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti sumber daya mineral, kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pengurangan kuota produksi bijih nikel yang drastis.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) nikel yang dinilai meningkatkan biaya produksi hingga 200 persen, terutama bagi produsen nikel berbasis hidrometalurgi. Ketidakpastian akibat revisi kebijakan yang mendadak turut menjadi catatan penting bagi iklim investasi.
Menanggapi keresahan investor, Bahlil menegaskan adanya langkah moderat dari pemerintah. Kebijakan kenaikan royalti untuk beberapa komoditas tambang seperti timah, tembaga, nikel, emas, dan perak telah disepakati untuk ditangguhkan sementara.
“Kita sudah sepakati kita tangguhkan sementara sambil kita mencari formulasi yang baik. Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” tegas Bahlil.
Pemerintah, menurut Bahlil, tetap membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi para investor. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa membebani iklim investasi secara berlebihan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga angkat bicara, namun porsinya lebih terbatas. Ia menekankan bahwa keluhan investor China adalah bagian dari dinamika hubungan ekonomi dua arah antara kedua negara.
Purbaya memastikan bahwa perusahaan yang berbisnis secara legal tidak perlu khawatir dengan berbagai langkah pemerintah. “Kalau mereka melakukan bisnis secara legal ya enggak ada masalah. Jadi mereka enggak harus takut,” ujarnya.
Terkait keluhan kenaikan royalti, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia juga mengonfirmasi bahwa kebijakan kenaikan royalti tersebut belum diterapkan dan masih dalam tahap pembahasan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu turut merespons. Ia menilai keluhan investor China sebagai hal yang wajar dan justru menjadi masukan positif untuk memperbaiki kebijakan agar investasi di Indonesia semakin kompetitif.
Indonesia, kata Todotua, tetap menjadi destinasi investasi yang menarik karena sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi geografis yang sangat strategis di kawasan.
Publik kini menanti kelanjutan komunikasi antara pemerintah dan investor China. Bahlil Lahadalia dengan tegas menyatakan bahwa jalan tengah yang saling menguntungkan (win-win solution) adalah prinsip utama, di mana kepentingan nasional tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
